Oleh: Nurulsafina Husen
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate
Kota Tidore Kepulauan, sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara, tengah menata langkah menuju masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah, pemerintah kota menaruh perhatian besar pada penguatan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebagai wilayah kepulauan yang terdiri atas Pulau Tidore dan sebagian Pulau Halmahera, Kota Tidore memiliki posisi strategis yang memungkinkan perencanaan pembangunan berskala regional. Visi pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam RPJPD 2025–2045, yakni “Mewujudkan Tidore sebagai Kota Kepulauan yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan dalam Bingkai Toma Loa Se Banari”, mencerminkan arah pembangunan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, dan mengedepankan keberlanjutan.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, melalui dokumen penting seperti RTRW 2022–2042 dan konsultasi publik RDTR, telah menunjukkan komitmen terhadap perencanaan yang terukur dan partisipatif. Musrenbang RKPD dan penganggaran daerah dalam APBD juga menjadi wujud dari perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Kesenjangan infrastruktur, khususnya kualitas jalan dan akses ke wilayah-wilayah terpencil seperti Payahe dan Dehepodo, masih menjadi hambatan utama. Selain itu, rendahnya kualitas pelayanan publik serta kasus korupsi di sektor pemerintahan menjadi catatan serius dalam membenahi tata kelola yang masih jauh dari harapan masyarakat.
Di sisi lain, sektor komunikasi dan teknologi informasi yang belum merata, terutama di Kecamatan Oba, turut menghambat efisiensi birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini diperparah oleh rendahnya daya tarik investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan seperti pariwisata, kelautan, dan ekonomi kreatif.
Kendati begitu, harapan untuk kemajuan tetap terbuka lebar. Pemerintah kota memiliki peluang besar untuk mendorong integrasi lintas sektor, memperkuat kelembagaan UMKM dan koperasi, serta meningkatkan kualitas infrastruktur. Wilayah strategis seperti Sofifi harus dijadikan prioritas pembangunan yang mampu memberi efek domino pada wilayah sekitarnya.
Lebih jauh, pembenahan tata kelola pemerintahan harus menjadi fondasi utama. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan keberhasilan program-program pembangunan.
Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi besar untuk menjadi ikon kota kepulauan yang maju di Indonesia Timur. Dengan perencanaan yang matang, sinergi antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta tata kelola yang transparan, Tidore dapat menjelma menjadi kota yang bukan hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar pembangunan bukan hanya menjadi program, melainkan sebuah gerakan bersama menuju kesejahteraan.
