Oleh: Hartini
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun Ternate
Maluku Utara adalah provinsi yang diberkahi kekayaan alam melimpah, keindahan bahari yang memukau, serta letak geografis yang strategis. Namun, potensi luar biasa ini belum sepenuhnya terkelola secara optimal. Salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan adalah melalui perencanaan wilayah yang matang dan partisipatif.
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan Maluku Utara adalah kesenjangan antar wilayah. Pembangunan selama ini cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Ternate dan Tidore, sementara daerah-daerah terpencil masih minim akses infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Perencanaan wilayah ke depan harus mengedepankan prinsip keadilan spasial dan inklusi agar semua daerah mendapatkan manfaat pembangunan.
Selain itu, ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perikanan masih menjadi karakter utama ekonomi Maluku Utara. Meski memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga global dan berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi hal yang mendesak. Potensi sektor pariwisata, pertanian berkelanjutan, serta industri pengolahan lokal harus dikembangkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi penghambat utama. Banyak wilayah masih sulit dijangkau karena keterbatasan jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih. Ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat arus barang dan investasi. Maka, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara terintegrasi dengan rencana ekonomi dan sosial.
Maluku Utara juga berada di kawasan rawan bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung api. Di tengah ancaman perubahan iklim, aspek mitigasi dan adaptasi harus menjadi bagian penting dalam setiap rencana tata ruang. Penetapan zona rawan bencana, pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, dan edukasi kebencanaan harus digalakkan.
Terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi catatan penting. Pendekatan top-down yang masih dominan kerap mengabaikan aspirasi dan pengetahuan lokal. Padahal, masyarakat adalah subjek utama pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme perencanaan yang inklusif dan partisipatif.
Di sisi lain, Maluku Utara menyimpan banyak peluang strategis. Keindahan alam dan kekayaan bahari menjadikan provinsi ini sangat potensial sebagai destinasi pariwisata bahari dan ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat dan melibatkan masyarakat lokal, sektor ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru yang ramah lingkungan.
Letaknya yang berada di jalur maritim penting juga memungkinkan Maluku Utara menjadi pusat logistik dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan kawasan industri dan perdagangan yang terhubung dengan pelabuhan dan bandara akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Warisan budaya dan sejarah seperti kesultanan dan jalur rempah juga membuka peluang untuk mengembangkan wisata sejarah dan edukasi, sekaligus memperkuat identitas lokal.
Tak kalah penting, Maluku Utara sedang menikmati bonus demografi. Populasi muda yang produktif merupakan aset besar jika dikelola dengan baik. Maka, investasi pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan wilayah.
Perencanaan wilayah di Maluku Utara tidak bisa lagi bersifat parsial dan jangka pendek. Dibutuhkan visi jangka panjang yang berlandaskan keberlanjutan, pemerataan, dan partisipasi. Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, dukungan masyarakat, dan sinergi lintas sektor, Maluku Utara bukan hanya bisa mengejar ketertinggalan, tetapi juga tampil sebagai provinsi unggulan di kawasan timur Indonesia.
Sudah saatnya kita menyusun rencana pembangunan yang tidak hanya membangun fisik wilayah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan masyarakatnya.
