Oleh: Vina Ibrahim
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Pengangguran masih menjadi salah satu tantangan krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang diklaim positif, realitas sosial menunjukkan bahwa belum semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya secara merata. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2025 yang berada di angka 5,3% memang sedikit membaik, namun tetap menyisakan pekerjaan rumah besar bagi negara—terutama karena sebagian besar penganggur berasal dari kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Fenomena ini tidak sekadar soal kekurangan lapangan kerja, melainkan lebih dalam: adanya kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar. Skills mismatch menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Banyak sarjana yang unggul secara akademik, namun tidak memiliki kompetensi praktis sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, sektor informal menyerap sebagian besar angkatan kerja, namun tanpa jaminan pekerjaan layak dan perlindungan sosial yang memadai.
Kondisi ini semakin nyata terasa di daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku Utara. Minimnya investasi, terbatasnya pelatihan vokasi, dan lemahnya sistem informasi pasar kerja membuat banyak tenaga kerja produktif tidak bisa berkembang maksimal. Hal ini menciptakan siklus stagnasi yang berkepanjangan.
Mengatasi pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dan strategis dalam menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang berbasis potensi lokal. Sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata harus dioptimalkan sebagai sektor padat karya. Dukungan terhadap UMKM dan koperasi juga perlu ditingkatkan, sebagai pilar ekonomi rakyat yang nyata menyerap tenaga kerja.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan dunia usaha menjadi kunci. Kurikulum pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal agar mencetak lulusan yang siap pakai dan bahkan mampu menjadi wirausaha mandiri. Pemerintah desa juga bisa turut ambil peran, misalnya dengan mengaktifkan BUMDes sebagai motor ekonomi desa dan menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap transformasi digital yang tengah berlangsung. Ekonomi digital—melalui platform freelance, e-commerce, dan industri kreatif—telah membuka peluang kerja baru yang lebih fleksibel. Namun, digitalisasi ini harus inklusif. Akses internet, pelatihan digital, dan literasi finansial harus menjadi prioritas, khususnya di daerah tertinggal. Jika tidak, kesenjangan digital akan menciptakan pengangguran versi baru—mereka yang tertinggal karena tidak siap menghadapi perubahan.
Pengangguran bukanlah takdir, tetapi tantangan kolektif. Kita tidak boleh menormalisasi tingginya angka pengangguran sebagai hal lumrah. Sebaliknya, ini harus menjadi pemicu bagi perubahan struktural: sistem pendidikan yang adaptif, kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada rakyat, serta inovasi lokal yang memberdayakan komunitas.
Sudah waktunya kita bergerak dari paradigma pasif menuju aksi kolaboratif. Pengangguran bisa ditekan jika seluruh elemen—pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil—bersatu menciptakan solusi berkelanjutan. Masa depan pekerjaan di Indonesia bukan hanya soal teknologi dan industri, tetapi soal keberpihakan pada manusia: membuka peluang, mengembangkan potensi, dan menciptakan pekerjaan yang layak bagi semua.
