Oleh: Sulfi NH Bugis
(Praktisi Pertanian dan Pemerhati Desa)
Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, sejak lama dikenal sebagai salah satu episentrum transmigrasi. Sejak program transmigrasi era Orde Baru, daerah ini diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru yang menopang ketersediaan pangan sekaligus membuka mobilitas sosial-ekonomi bagi transmigran maupun masyarakat lokal.
Namun, setelah puluhan tahun berlalu, sektor pertanian Haltim justru memperlihatkan paradoks. Di satu sisi, Haltim memiliki lahan subur dan sejarah panjang transmigrasi. Di sisi lain, sektor pertaniannya stagnan, kehilangan arah, bahkan kian terpinggirkan dari prioritas pembangunan.
Beberapa persoalan krusial yang mencuat antara lain: absennya generasi muda dalam pertanian, lemahnya peran birokrasi, gagalnya regenerasi petani, belum optimalnya desa dalam mengaktualisasikan ketahanan pangan, serta ketiadaan proyeksi komprehensif menjadikan pertanian sebagai pilar utama pembangunan daerah.
1. Generasi Muda yang Absen dari Pertanian
Jika dulu anak-anak muda transmigran dikenal sebagai motor penggerak pertanian keluarga, kini tren justru berbalik. Banyak pemuda Haltim lebih tertarik bekerja di sektor tambang, migas, atau menjadi tenaga kerja di kota besar ketimbang bergelut di sawah dan ladang. Pertanian dipandang sebagai pekerjaan “kurang bergengsi, kotor, penuh ketidakpastian, dan minim insentif ekonomi.”
Fenomena ini bukan sekadar persoalan pilihan individu, melainkan kegagalan sistemik. Negara maupun pemerintah daerah gagal menghadirkan kebijakan yang menempatkan pertanian sebagai sektor masa depan. Akibatnya, regenerasi petani lumpuh. Tanpa sistem yang membuat pemuda merasa bahwa pertanian itu layak dan menjanjikan, Haltim hanya tinggal menunggu krisis: petani tua semakin renta, sementara petani muda tak pernah lahir.
2. Birokrasi Tanpa Spirit Pembangunan
Sejak desentralisasi, dinas pertanian seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Namun di Haltim, peran itu justru terjebak dalam rutinitas birokrasi: menyalurkan bantuan, membuat laporan serapan anggaran, dan menghadiri seremoni program.
Minimnya inovasi teknologi, ketiadaan inkubasi bagi petani muda, serta absennya pendampingan berkelanjutan membuat program pertanian berhenti pada distribusi bantuan fisik—seperti bibit, pupuk, atau alat mesin—tanpa keberlanjutan. Bantuan kerap berakhir menjadi “program mubazir” yang tidak memberi dampak jangka panjang.
3. Regenerasi Petani yang Gagal
Seruan melibatkan pemuda dalam pertanian sudah sering terdengar, namun praktiknya masih sebatas formalitas. Anak muda lebih sering dijadikan objek—sekadar peserta pelatihan singkat—bukan subjek utama pembangunan.
Regenerasi semestinya dirancang sistematis: akses lahan, modal, teknologi, dan pasar bagi pemuda yang serius menekuni pertanian. Tanpa itu, regenerasi hanya tinggal slogan. Faktanya, desa-desa transmigrasi kini lebih banyak menua tanpa strategi regenerasi. Generasi kedua dan ketiga justru merantau, meninggalkan lahan tidur yang semestinya menopang ketahanan pangan daerah.
4. Desa yang Gagap Mengaktualisasikan Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan prioritas Dana Desa. Namun di Haltim, program ini kerap direduksi menjadi kegiatan seremonial:
- Lomba tanam, pembagian bibit sekali pakai, atau proyek fisik yang tanpa kelanjutan.
- Evaluasi capaian program hampir tidak pernah dilakukan secara serius. Desa lebih sibuk pada laporan administratif ketimbang memastikan dampak nyata. Akibatnya, ketahanan pangan di banyak desa Haltim hanya ada di atas kertas, minim implementasi substansial.
5. Pertanian Tak Pernah Jadi Pilar Pembangunan
Dengan potensi geografis, historis, dan basis transmigrasi, Haltim semestinya menjadikan pertanian sebagai subsektor utama pembangunan. Namun yang terjadi sebaliknya:
- Orientasi pembangunan lebih condong ke sektor ekstraktif seperti tambang.
- Tidak ada peta jalan (roadmap) yang jelas untuk menempatkan pertanian sebagai basis ekonomi desa, penopang ketahanan pangan daerah, sekaligus identitas kultural Haltim sebagai kawasan transmigrasi.
6. Implikasi Jangka Panjang: Krisis yang Mengintai
Jika kondisi ini terus dibiarkan, Haltim berpotensi menghadapi krisis multidimensi:
- Krisis regenerasi petani: ketiadaan petani muda yang siap menggantikan petani tua.
- Krisis pangan lokal: desa tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar, sehingga ketergantungan impor dari luar daerah meningkat.
- Krisis pembangunan desa: hilangnya arah pembangunan karena pertanian tak lagi dijadikan basis ekonomi rakyat.
- Krisis identitas: Haltim akan kehilangan jati dirinya sebagai daerah transmigrasi yang pernah dijadikan lumbung pangan.
7. Jalan Baru: Kritik Menuju Solusi
Kritik harus bermuara pada solusi. Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Membangun ekosistem regenerasi petani dengan memastikan akses pemuda terhadap lahan, modal, teknologi, dan pasar. Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek utama.
- Reformasi peran dinas pertanian agar keluar dari jebakan rutinitas birokratis dan benar-benar hadir di lapangan.
- Desa sebagai laboratorium pangan: membangun sistem pangan lokal yang berkelanjutan dengan evaluasi dan transparansi capaian.
- Menyusun proyeksi komprehensif: menjadikan pertanian sebagai subsektor utama pembangunan daerah dengan roadmap jangka panjang berbasis potensi lokal.
Penutup
Sektor pertanian Haltim hari ini berada di titik krisis serius. Generasi muda absen, birokrasi lemah, desa masih gagap, dan pemerintah daerah tak memiliki proyeksi jelas. Semua ini berpangkal pada kegagalan melihat pertanian sebagai pilar utama pembangunan.
Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka sejarah panjang transmigrasi dan cita-cita menjadikan Haltim sebagai lumbung pangan Maluku hanya akan menjadi cerita. Yang tersisa hanyalah lahan tidur, petani renta, dan pemuda yang kian jauh dari sawah dan ladang.
Masa depan Haltim sesungguhnya ada di tangan pemuda yang berani menanam, berinovasi, dan membangun pertanian sebagai sektor strategis. Namun itu hanya mungkin terjadi jika pemerintah daerah berani mengubah paradigma pembangunan: dari seremoni menuju substansi, dari abai menjadi peduli, dari krisis menuju harapan.
—Mari Berdaya—
