POSTTIMUR.COM, HALTIM_ Perwakilan pemuda dan masyarakat Desa Tanure bersama Aliansi Gerakan Pemuda dan Rakyat Wasile Selatan (Geprak Wassel) menggelar pertemuan atau hering dengan pihak manajemen PT Arumba Jaya Perkasa (PT AJP) dan PT Sentra Berkat Mulia (PT SBM), di wilayah Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur.
Pertemuan ini difasilitasi untuk menindaklanjuti aspirasi warga terkait perekrutan tenaga kerja, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta penggunaan jalan tani Desa Tanure sebagai jalur aktivitas perusahaan.
Dalam kesempatan itu, perwakilan pemuda Tanure, Demianos Aloo, menyampaikan beberapa tuntutan masyarakat. Ia meminta agar ada keterlibatan tenaga kerja lokal di posisi strategis perusahaan.
“Pertama, kami mengusulkan agar saudara Rio Rom dari Desa Tanure dapat dipercaya sebagai asisten HRD sesuai kapasitas pendidikannya. Kedua, ada perwakilan pemuda Tanure yang bisa bekerja di bagian safety. Dan ketiga, kami berharap setiap desa di lingkar tambang memiliki perwakilan eksternal agar proses perekrutan tenaga kerja lebih terbuka dan terpantau,” ujar Demianos.
Menanggapi hal itu, Matius, selaku PJO PT SBM, menjelaskan bahwa pihak perusahaan menghargai seluruh aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur perusahaan dan regulasi yang berlaku.
Ia menyampaikan, posisi HRD adalah jabatan sensitif dan strategis di dalam struktur perusahaan sehingga perlu melalui pertimbangan manajemen dan kualifikasi tertentu.
“Untuk posisi HRD, kami akan mempertimbangkan ke manajemen karena itu jabatan penting. Kami memahami keinginan masyarakat, namun keputusan tersebut memerlukan tahapan dan kualifikasi,” jelas Matius.
Terkait permintaan posisi safety, Matius menegaskan bahwa perusahaan terbuka bagi warga lokal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
“Safety memiliki tanggung jawab besar dan diatur dalam regulasi Kementerian ESDM. Jika ada warga yang memiliki kualifikasi, kami siap memproses lamaran mereka. Bahkan jika ingin belajar, perusahaan bisa memberikan pelatihan agar ke depan mereka bisa memenuhi syarat menjadi safety officer,” ujarnya.
Soal perwakilan eksternal di tiap desa, ia menyampaikan bahwa masukan tersebut akan diteruskan ke manajemen untuk dipertimbangkan.
“Kami setuju bahwa mekanisme rekomendasi tenaga kerja perlu tertata agar peluang benar-benar diberikan kepada masyarakat lingkar tambang,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Geprak Wassel, Tomas Pulu, menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat bertujuan agar tidak terjadi diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja.
“Kami hanya ingin prosesnya transparan. Setiap desa lingkar tambang perlu ada yang mengawal berkas lamaran agar kesempatan kerja lebih adil. Selain itu, kami juga mendesak perusahaan segera melakukan sosialisasi AMDAL,” ujar Tomas.
Menanggapi hal tersebut, Muhibu Mandar, selaku Eksternal PT AJP, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pembahasan AMDAL tidak lagi dilakukan di tingkat daerah melainkan menjadi kewenangan Kementerian ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Meski demikian, kami tetap berkomitmen melakukan sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat atau CSR di tujuh desa lingkar tambang saat proses produksi dimulai,” terang Muhibu.
Ia juga menegaskan bahwa pihak perusahaan selalu menjalin komunikasi baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, termasuk soal penggunaan jalan tani Desa Tanure. “Penggunaan jalan tani oleh PT AJP bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama antara perusahaan, pemerintah desa, masyarakat, dan pemilik lahan yang dituangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan. Kesepakatan itu juga disertai komitmen perusahaan untuk memperbaiki jalan, menimbun rumah pastori, serta membangun lapangan sepak bola di Desa Tanure,” jelasnya.
Pertemuan antara masyarakat, Geprak Wassel, dan perusahaan tambang itu berlangsung kondusif dan difasilitasi aparat keamanan setempat. Pihak perusahaan menyatakan tetap terbuka terhadap dialog dan akan menindaklanjuti hasil hering ke tingkat manajemen sebagai bentuk komitmen menjaga hubungan baik dengan masyarakat lingkar tambang.(*)
