POSTTIMUR.COM, TERNATE_ Dosen senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, Aswir Hadi, SE., M.Si, menyoroti kebijakan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang dinilai tidak berpihak pada pemerataan pembangunan daerah.
Menurut Aswir, keputusan Gubernur yang lebih memprioritaskan pembangunan jalan Trans Kie Raha ketimbang menyalurkan dana bagi hasil (DBH) ke delapan kabupaten/kota di Maluku Utara berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial antarwilayah.
“Kebijakan ini jelas menghambat laju pembangunan di delapan kabupaten/kota. Ketika dana yang menjadi hak daerah belum juga disalurkan, otomatis banyak program pembangunan yang mandek,” tegas Aswir.
Ia menjelaskan, hingga kini sejumlah dana transfer ke daerah (TKD) mengalami pemangkasan, sementara DBH belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi. Kondisi ini membuat pemerintah kabupaten/kota kesulitan membiayai berbagai kegiatan strategis di bidang infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.
Aswir menilai, langkah Gubernur yang lebih mengutamakan proyek besar seperti Trans Kie Raha merupakan bentuk kebijakan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat luas.
“Pembangunan semestinya berorientasi pada kebutuhan publik, bukan pada proyek-proyek yang hanya menonjolkan citra politik. Jalan Trans Kie Raha mungkin penting, tapi tidak seharusnya mengorbankan hak kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, keterlambatan penyaluran DBH akan menekan aktivitas ekonomi di daerah, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan jasa lokal. “Kalau uang tidak berputar di daerah, maka ekonomi lokal akan stagnan. Ini bukan hanya soal angka fiskal, tapi soal kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Aswir berharap Pemprov Maluku Utara dapat segera menyalurkan DBH dan memperbaiki pola kebijakan fiskal agar pembangunan berjalan lebih merata dan tidak terpusat hanya di proyek-proyek besar.(*)
