Oleh : Muhammad Fajri. S.SOS, MM, ME
Penggiat Desa Maluku Utara
(Telaah atas Visi Maluku Utara Bangkit)
“Kebijakan diversifikasi strategi wujudkan Maluku Utara Bangkit” merupakan komitmen yang teramat luhur, untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan merata bagi seluruh masyarakat. Melalui kebijakan ini, pembangunan daerah diarahkan untuk semakin maju melalui inovasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, dan transformasi sektor-sektor strategis. Pada saat yang sama, kesejahteraan akan terwujud melalui pemerataan hasil pembangunan hingga ke desa-desa, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Provinsi Maluku Utara sedang berada pada momentum penting dalam sejarah pembangunannya. Pertumbuhan ekonominya menembus angka yang jarang terlihat di provinsi lain di Indonesia. Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba, ia dipengaruhi oleh Industri hilirisasi nikel, ekspansi smelter, dan investasi besar di kawasan industri, dan menjadi mesin pendorong lonjakan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kontribusi signifikan sektor industri pengolahan berbasis pertambangan, Maluku Utara menjadi contoh nyata bagaimana strategi hilirisasi di daerah mampu menghasilkan dampak ekonomi yang luar biasa.
Menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk memastikan produk yang berbeda tetap berjalan. Harapan Ini tentunya membutuhkan sebuah langka rasional dan terukur guna memastikan pertumbuhan ekomomi akan merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Pertumbuhan tinggi harus juga diterjemahkan ke dalam pemerataan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat di desa terutama yang berada di sekitar kawasan industri. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai saat ini adalah bukti bahwa daerah memiliki potensi ekonomi terkuat secara nasional. Ini artinya bahwa bukan hanya menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi, tetapi juga benar-benar akan menjadi pionir pemodelan pembangunan ekonomi di masa akan datang.
Inilah tantangan nyata daerah ke depan: memastikan bahwa pertumbuhan tidak berhenti pada angka-angka, akan tetapi mengalir menjadi kesejahteraan yang merata. Di balik pertumbuhan yang impresif diatas, muncul pertanyaan besar: apakah desa-desa di Maluku Utara ikut menikmati pertumbuhan tersebut? Jika tidak, bagaimana mungkin pembangunan dapat disebut berhasil ?
Mengutip Joseph Stiglitz dalam Globalization and Its Discontents (2002), kebijakan makroekonomi tidak bisa diterapkan secara kaku dan universal. Menurutnya, setiap negara/daerah memiliki kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang unik, sehingga resep ekonomi standar—seperti liberalisasi pasar yang terlalu cepat, pengurangan defisit fiskal secara drastis, dan privatisasi instan—sering kali tidak efektif bahkan dapat merugikan.
Menurutnya, Kebijakan makro harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, termasuk kebutuhan masyarakat, struktur industri, dan kapasitas institusi. Selain itu, Stiglitz menekankan bahwa kebijakan makro yang tepat dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya kepada kelompok tertentu. Kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal dapat membantu melindungi kelompok rentan, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
Pada kondisi ini, Kebijakan daerah wajib menghadirkan stabilitas secara jangka panjang, karena akan lebih baik daripada pertumbuhan cepat tetapi tidak merata. Pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa pengaturan dan perencanaan yang prporsional dapat menimbulkan krisis finansial, inflasi tinggi, dan ketidakpastian ekonomi akan terjadi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Sebaliknya, pendekatan yang menekankan stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemerataan hasil, akan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan ekonomi.
Untuk itu, kebijakan diversifikasi ekonomi yang berorientasi menghadirkan pemerataan dan stabilitas jangka panjang didaerah, adalah sebuah keharusan. Untuk menjawab dinamika ekonomi makro yang unik dan menarik dari perspektif pembangunan di daerah. Manajemen kebijakan pembangunan ekonomi di daerah suda waktunya bergeser dengan mengunakan pendekatan local governance dan community-driven development, yang mana menempatkan desa sebagai aktor penting dalam menggerakkan pembangunan daerah (World Bank, 2019).
Dalam konteks ini, desa tidak lagi dipandang sekadar objek pembangunan, melainkan desa hadir sebagai entitas sosial-ekonomi yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap keseimbangan pembangunan di daerah. Bagi saya, Desa seharusnya menjadi pusat penyeimbang pembangunan makro ekonomi di daerah. Keberadaan desa dan entitasnya, bukan dipandang hanya sebagai pelengkap ataupun sekadar wilayah administratif belaka, namun desa wajib menjadi aktor utama yang turut menentukan pertumbuhan, stabilitas, arah, dan keberlanjutan di daerah terutama pada makro ekonomi.
Selama ini, pembangunan makro ekonomi daerah sering kali dipahami sebagai urusan kota—pusat perkantoran, industri, dan perdagangan. Makro ekonomi daerah sejatinya berdiri di atas aktivitas dasar masyarakatnya, seperti produksi pangan, perikanan, perkebunan, kerajinan, , hingga pariwisata berbasis lokal. Semua sektor ini berada di desa. Dengan kata lain, sesungguhnya desa merupakan economic base yang dapat menopang keberlangsungan ekonomi di daerah secara makro.
Potensi Makro Ekonomi Desa
Potensi makroekonomi di desa sangat beragam dan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi jika diberikan ruang untuk bertumbuh. Salah satu potensi utamanya adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan parawisata, karena hamper sebagian besar desa memiliki lahan yang luas, subur dan lautan yang membentang. Hasil pertanian, seperti padi, sayuran, buah-buahan, serta perkebunan seperti kelapa, kopi, atau kakao, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga bisa dipasarkan secara regional maupun nasional. Pengembangan pertanian berkelanjutan, dan penerapan teknologi modern dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Selain itu, desa juga memiliki sumber daya alam lokal seperti hutan, sungai, dan perairan, yang dapat konversikan untuk meningkatkan nilai ekonomi. Contohnya, hasil hutan non-kayu, perikanan, potensi pariwisata, dan energi terbarukan seperti mikrohidro, tenaga surya, dan biogas. Pemanfaatan sumber daya ini apabila secara bijak dan terprogram maka dapat membuka peluang usaha baru, menambah lapangan kerja, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan potensi ekonomi desa yang varitaif ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa juga akan kebagian peran untuk yang akan menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Sebagai penggiat desa yang juga kurang lebih hampir 18 tahun pernah hidup dan mengabdikan diri di desa, merasakan betul problematika kehidupan yang dijalani masarakat sangatlah timpang utamanya pada objek formal ekonomi. Sehingga rasa optimisme dan bahagia terasa, ketika terdengar sepenggal kalimat yang diutarakan oleh Ibu Gubernur Maluku Utara yang disiarkan di salah satu satsiun tv di jakarta pada beberapa waktu kemarin, bahwasanya beliau akan “menghilangkan ketergantungan pada ektraksi dan memilih Kebijakan Diversifikasi Ekonomi di daerah sebagi solusi untuk masa depan maluku utara”. Sebab dalam pendekatan makroekonomi ini memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan sekaligus memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan.
Hadirnya kebijakan diversifikasi makroekonomi di desa, juga secara langsung berdampak pada kebijakan fiskal, moneter, dan infrastruktur dasar. Ini artinya desa akan bertransformasi sebagai partner strategis dalam strategi pembangunan daerah. Dengan menerapkan kebijakan diversifikasi ekonomi, desa tidak hanya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan merata, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi fluktuasi pasar dan perubahan kondisi global, sehingga desa menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan
Desa Bukan Wilayah Pinggiran – Desa Adalah Pusat Harapan
Pembangunan daerah tidak akan seimbang dan akan timpang, jika desa dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah dan dukungan yang memadai.
Desa bukan sekadar angka dalam dokumen statistik, bukan sekadar objek pembangunan, akan tetapi desa adalah pusat kehidupan, sumber ekonomi rakyat, dan benteng ekologis.
Wujudkan Maluku Utara Bangkit
