Oleh: Zahra Rabrusun (Peserta LK III)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang lahir pada 5 Februari 1947, di tengah gejolak perjuangan kemerdekaan Indonesia, bukan sekadar organisasi mahasiswa biasa. HMI adalah benteng ideologis yang menggabungkan ruh keislaman, keindonesiaan, dan semangat intelektual untuk mencetak kader bangsa yang siap memimpin. Di era disrupsi digital dan geopolitik yang semakin kompleks seperti sekarang, masa depan HMI sangat bergantung pada revitalisasi perkaderan—proses yang tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga menggali kembali spirit dan motivasi eksistensinya, terutama di wilayah Indonesia Timur yang sering terpinggirkan.
Bagi saya, HMI harus kembali pada akar perjuangannya untuk tetap relevan sebagai “Harapan Masyarakat Indonesia” (HMI). Hal ini bukan hanya slogan, tetapi harus terwujud dalam aksi nyata di garis depan bangsa.
Masa Depan Perkaderan HMI
Masa depan perkaderan HMI harus adaptif terhadap tantangan zaman, seperti polarisasi sosial dan krisis identitas yang muncul di tengah globalisasi. HMI dulunya lahir untuk membela kemerdekaan dan membangun masyarakat adil-makmur berdasarkan Islam moderat, sebagaimana dirumuskan dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (1971) oleh Nurcholish Madjid: beriman, berilmu, dan beramal. Kini, perkaderan harus direkonstruksi dengan mengintegrasikan literasi digital, pemahaman geopolitik Indo-Pasifik, serta isu-isu lingkungan. Tujuannya adalah agar kader tidak terjebak dalam rutinitas organisasi semata. Bayangkan jika HMI gagal beradaptasi: organisasi ini bisa tenggelam di era ruang sosial virtual, di mana mahasiswa lebih sibuk dengan TikTok daripada berbicara tentang kebangsaan.
Saya yakin, dengan reorientasi kurikulum hybrid—yang menggabungkan diskusi tatap muka dan platform online—HMI bisa menghasilkan policy entrepreneurs yang siap menghadapi Indonesia Emas 2045. Kader-kader ini harus siap terlibat dalam isu-isu seperti advokasi hak adat di Papua atau ekonomi biru di Maluku.
Membangkitkan Spirit HMI di Indonesia Timur
Lebih mendesak lagi adalah menggali spirit dan motivasi eksistensi HMI di Indonesia Timur, wilayah yang menjadi ujian sesungguhnya bagi organisasi nasionalis ini. Di Papua, Maluku, NTT, dan Sulawesi Tenggara, HMI menghadapi marginalisasi historis: akses pendidikan terbatas, konflik etnis-religius, serta ancaman infiltrasi asing di kawasan Pasifik. Spirit HMI di sini bukan sekadar ghirah (semangat perjuangan), tetapi jihad kemanusiaan yang inklusif—seperti yang ditegaskan dalam Nilai-Nilai Dasar: gotong royong berbasis keadilan, tanpa memaksakan keyakinan.
Motivasi eksistensinya sangat jelas: melawan oligarki dan westernisasi yang merampok sumber daya alam, sekaligus membangun solidaritas antarumat beragama. Saya percaya bahwa cabang-cabang HMI di wilayah Timur, seperti HMI Papua, bisa menjadi katalisator perubahan dengan kampanye edukasi geopolitik maritim dan forum kajian Indo-Pasifik. Ini bukan sekadar mimpi; sejarah HMI di era reformasi 1998 telah membuktikan bahwa kader-kader Timur, seperti di Ambon, pernah menjadi perekat kerukunan pasca-konflik.
Pada akhirnya, masa depan HMI bukan hanya tentang bertahan, tetapi bagaimana organisasi ini berevolusi. Dengan menggali kembali spirit perjuangan dari Lafran Pane dan motivasi yang diusung Nurcholish Madjid, HMI di Indonesia Timur bisa menjadi jembatan keadilan nasional—dari perbatasan hingga pusat kekuasaan. Jika HMI gagal melakukannya, siapa lagi yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang nasionalis dan Islami? Saatnya kader muda bangkit, atau HMI akan hanya menjadi kenangan sejarah.
HMI di Tanah Papua: Sejarah dan Tantangan
Spirit pendirian HMI di Tanah Papua tak terlepas dari perjuangan nasional dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1960-an. HMI berperan penting dalam mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI pada tahun 1969. Sebagai syarat untuk mendorong kualitas pendidikan, HMI diberikan izin untuk berdiri pada tahun 1968 melalui kebijakan Pangdam Trikora, dan organisasi ini didirikan di perguruan tinggi pertama di Papua, Universitas Cendrawasih, yang sudah ada sejak 1962.
Situasi ini menggambarkan bahwa sejak awal, HMI dipercaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Dengan kehadiran HMI di Papua sejak 1969 dan terbentuknya komisariat-komisariat serta cabang-cabang hingga Badko per 2025, HMI di Papua kini harus memiliki landasan ideologi yang relevan dengan situasi dan kondisi setempat, yang dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan keberagaman sumber daya alamnya.
