POSTTIMUR.COM, HALTIM_ Pemerintah Daerah melaksanakan pelantikan dan penyegaran birokrasi pada 12 Januari 2026 sebagai bagian dari penataan struktur pemerintahan dan pengisian jabatan di lingkungan birokrasi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Halmahera Timur, Julfikram Hi. Idris, S.E., menegaskan bahwa pelantikan dan penyegaran birokrasi harus dimaknai sebagai amanah pelayanan publik, bukan sebagai simbol atau perpanjangan euforia kemenangan politik.
Menurut Julfikram, birokrasi harus dipahami sebagai instrumen amal shalih dalam ruang kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap jabatan yang diemban oleh pejabat daerah bukanlah hak yang patut dirayakan, melainkan amanah besar yang kelak dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada rakyat serta nilai-nilai keadilan.
Ia mengingatkan agar penyegaran birokrasi tidak direduksi menjadi perayaan kemenangan politik yang dibungkus dengan pelantikan pejabat. Birokrasi, kata dia, adalah alat pelayanan rakyat, bukan hadiah atas loyalitas politik.
“Ketika jabatan birokrasi lebih dipahami sebagai simbol kedekatan politik, maka pada saat itu birokrasi kehilangan ruh pengabdiannya,” tegas Julfikram.
Ia menambahkan, dalam pandangan Muhammadiyah, kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan, sementara kewenangan tanpa integritas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
“Prinsip amar ma’ruf nahi munkar mewajibkan warga dan elemen persyarikatan untuk menegur kekuasaan ketika menyimpang dari nilai kemaslahatan. Kritik terhadap pelantikan pejabat bukanlah sikap anti-pemerintah, melainkan ikhtiar moral untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur kebaikan dan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
“Penyegaran birokrasi yang hanya menghasilkan perpindahan kursi, tanpa diikuti perubahan cara melayani masyarakat, bukanlah reformasi birokrasi. Kondisi ini justru menjadi rutinitas kekuasaan yang jauh dari semangat perbaikan tata kelola pemerintahan,” Ungkapnya lagi.
Sebagai penutup, Zulfikram menyatakan komitmen Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah sebagai bagian dari dakwah sosial dan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak melayani rakyat akan kehilangan legitimasi moral, dan birokrasi yang melupakan amanah akan selalu berhadapan dengan suara kebenaran.(*)
