POSTTIMUR.COM, MABA — Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Halmahera Timur, Julfikram Hi. Idris, menegaskan pentingnya mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang kepemudaan sebagai fondasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, dalam kegiatan pelantikan dan rapat kerja PDPM Halmahera Timur periode 2025–2029 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Kota Maba, Senin (9/2/2026).
Kegiatan mengusung tema “Pemuda Negarawan, Berfastabiqulkhairat untuk Haltim Berkemajuan” dan dihadiri unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Julfikram menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang memiliki tanggung jawab sejarah dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, dalam dinamika pembangunan saat ini, pemuda tidak cukup hanya menjadi objek program, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
“Ideologi kita jelas, yakni kader umat, kader perserikatan, dan kader bangsa. Sebagai kader bangsa, tanggung jawab kita adalah memastikan kebijakan publik memberi ruang tumbuh bagi generasi muda,” ujarnya.
Ia menilai, lahirnya Ranperda Kepemudaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat ekosistem pembangunan generasi muda di Halmahera Timur.
“Karena itu, Pak Wakil Bupati, kami Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur memandang penting untuk mendorong lahirnya Ranperda tentang kepemudaan sebagai fondasi kebijakan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Julfikram menjelaskan, Ranperda Kepemudaan bukan sekadar regulasi administratif, tetapi bentuk komitmen daerah dalam membangun ekosistem kepemudaan yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Ia memaparkan sejumlah gagasan strategis yang ditawarkan, di antaranya:
Jaminan akses ekonomi bagi pemuda, termasuk dukungan kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta kolaborasi lintas sektor.
Penyediaan ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah agar suara generasi muda menjadi bagian dari arah kebijakan.
Kemitraan strategis antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil dalam membangun gerakan kepemudaan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa regulasi yang berpihak pada penguatan pemuda merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.
“Pemuda adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa depan sekaligus penggerak pembangunan. Karena itu, kebijakan yang memberi ruang dan dukungan bagi pemuda harus menjadi prioritas,” jelasnya.
Julfikram juga menyatakan kesiapan Pemuda Muhammadiyah menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik.
“Kami siap berkolaborasi dengan semangat rasionalitas dan kepentingan publik. Momentum pelantikan ini harus menjadi langkah bersama agar isu kepemudaan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi agenda strategis pembangunan daerah,” tandasnya.
