POSTTIMUR.COM, TERNATE- Evakuasi perdana ambulans laut Andalan BAHIM dari Pulau Moti yang dipublikasikan sebagai capaian justru menuai sorotan tajam. Muis Ade menilai istilah “perdana” menjadi pengakuan bahwa fasilitas yang telah diadakan sejak Oktober 2025 itu baru difungsikan berbulan-bulan, sementara kebutuhan rujukan pasien di wilayah kepulauan tidak pernah berhenti. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.
Ia juga mengkritik klaim Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate yang menyebut layanan tersebut “aman dan merata”. Menurut Muis, skema pelayanan yang hanya bertumpu pada satu unit ambulans laut untuk melayani tiga kecamatan kepulauan—Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM)—tidak realistis secara geografis. Wilayah yang terpencar dengan kebutuhan medis yang tidak dapat diprediksi membuat pelayanan sulit dilakukan secara merata.
“Ketika satu wilayah dilayani, wilayah lain dipaksa menunggu. Dalam situasi darurat, menunggu adalah diskriminasi terhadap waktu kegawatdaruratan,” tegasnya.
Kerapuhan sistem rujukan, lanjut Muis, terlihat dalam kasus pasien anak berusia enam tahun asal Kelurahan Moti Kota yang dirujuk dalam kondisi darurat. Pasien tiba di Unit Gawat Darurat RSUD Chasan Boesoirie pada pukul 17.35 WIT dengan keluhan sesak napas dan kondisi pucat akibat dugaan keracunan obat MDT. Sebelum dirujuk menggunakan ambulans laut Andalan BAHIM, pasien telah mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Moti.
Menurutnya, peristiwa ini tidak bisa hanya dilihat sebagai keberhasilan evakuasi. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap limbah medis yang ditemukan anak-anak saat bermain hingga dikonsumsi. “Ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan yang berpotensi mengancam keselamatan warga, khususnya anak-anak,” ujarnya.
Muis mendesak Dinas Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan sekaligus memperketat pengawasan pengelolaan limbah medis. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pembuangan obat rusak dan kedaluwarsa dinilai penting guna mencegah kejadian serupa.
Ia juga menegaskan bahwa ketergantungan pada satu unit ambulans laut untuk tiga wilayah kepulauan menunjukkan lemahnya skema rujukan yang diterapkan. “Dalam kondisi geografis BAHIM, pola pelayanan menunggu dan dijemput tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berisiko tinggi,” katanya.
Penambahan dua unit ambulans laut dan penempatan strategis di masing-masing kecamatan dinilai sebagai kebutuhan mendesak. Tanpa langkah tersebut, konsep pelayanan cepat, aman, dan merata hanya akan menjadi slogan.
“Evakuasi perdana ini bukan simbol keberhasilan, melainkan membuka lapisan kegagalan yang selama ini tersembunyi. Jika tidak segera dibenahi, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas pelayanan publik, tetapi juga nyawa masyarakat BAHIM,” pungkas Muis.(*)
