POSTTIMUR.COM- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali menghadapi tekanan berat setelah konflik Timur Tengah mendorong harga minyak dunia menembus sekitar US$110 per barel. Kenaikan harga energi ini berdampak langsung pada bahan baku utama industri tekstil, khususnya untuk produksi polyester.
Seperti dirilis media kontan.co.id, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan harga paraxylene—bahan baku utama polyester—telah mencapai US$1.300 per ton. Angka tersebut melonjak sekitar 40% hanya dalam dua minggu terakhir.
“Harga paraxylene saat ini sudah di US$1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari dua minggu yang lalu,” ujar Redma.
Kenaikan harga bahan baku ini belum sepenuhnya terasa di sektor hilir, namun dampaknya diprediksi akan terjadi bertahap dalam tiga minggu ke depan.
- Minggu pertama: kenaikan mulai dirasakan produsen kain
- Dua minggu berikutnya: merambat ke sektor pakaian jadi
- Retail: harga produk diperkirakan naik sekitar 10%
“Diperkirakan kenaikan di sektor retail akan berada di sekitar 10%,” tambah Redma.
Meski permintaan pasar dinilai relatif stabil bahkan cenderung meningkat, kondisi industri belum pulih. Tingkat utilisasi produsen polyester masih di bawah 40%, sedangkan rayon sekitar 70%.
Redma menilai banyak pabrik belum beroperasi penuh karena praktik pasar yang dianggap tidak adil masih terjadi. Produsen yang bertahan kini hanya melayani konsumen loyal, sementara pengguna bahan baku impor tidak diprioritaskan.
Sementara itu, KAHMI Tekstil menilai tutupnya puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir sebagai tanda deindustrialisasi dini. Direktur Eksekutifnya, Agus Riyanto, menyebut banjir impor menjadi penyebab utama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam lima tahun terakhir:
- Impor benang naik 84%
- Impor kain naik 50%
“Program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor,” kata Agus.
Ia juga mempertanyakan meningkatnya impor di tengah tutupnya pabrik lokal satu per satu. Kondisi ini memicu dugaan adanya kepentingan kelompok importir yang dilindungi oknum tertentu.
KAHMI Tekstil menilai persoalan TPT mencerminkan masalah lebih luas pada sektor manufaktur nasional. Kontribusi manufaktur terhadap ekonomi masih sekitar 18%, di bawah target 20,8% yang diharapkan pemerintahan Prabowo Subianto.
Agus menegaskan, pelemahan industri manufaktur—termasuk tekstil—akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja nasional.
“Kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja,” tegasnya.
Dengan harga energi melonjak, impor meningkat, dan utilisasi pabrik rendah, industri tekstil Indonesia kini menghadapi tekanan berlapis. Tanpa kebijakan perlindungan yang kuat, ancaman deindustrialisasi dinilai semakin nyata.(*)
