Oleh: Nurul Sulastri Muin Muhammad
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sejarah, kekuasaan politik, serta interaksi global. Jika ditelusuri sejak masa prakolonial hingga era modern, terlihat jelas bahwa struktur ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan, dari yang bersifat mandiri hingga menjadi bagian dari sistem ekonomi global yang kompleks.
Pada masa prakolonial, perekonomian Nusantara sesungguhnya telah menunjukkan kemandirian yang kuat. Aktivitas ekonomi bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan perdagangan internasional. Letak geografis yang strategis menjadikan Nusantara sebagai simpul penting jalur perdagangan dunia. Pusat-pusat perdagangan seperti Malaka, Samudra Pasai, serta pelabuhan di Jawa dan Sumatera berkembang pesat dengan komoditas unggulan seperti beras dan rempah-rempah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan mampu bersaing dalam jaringan perdagangan global.
Namun, kondisi tersebut berubah drastis ketika memasuki masa kolonial. Sistem ekonomi yang sebelumnya relatif mandiri bergeser menjadi eksploitatif di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Penerapan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada abad ke-19 menjadi bukti nyata bagaimana ekonomi dijalankan bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kepentingan penjajah. Petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu, sementara hasilnya mengalir ke kas Belanda. Dampaknya tidak hanya pada penderitaan rakyat, tetapi juga pada rusaknya struktur ekonomi lokal. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa fondasi ketimpangan ekonomi Indonesia mulai terbentuk.
Memasuki masa kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali perekonomian yang telah lama dieksploitasi. Inflasi tinggi, defisit anggaran, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah menjadi persoalan utama. Berbagai kebijakan dilakukan, termasuk nasionalisasi lembaga keuangan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun, dinamika politik yang tidak stabil pada masa Orde Lama membuat upaya pembangunan ekonomi tidak berjalan optimal. Pergeseran ke arah ekonomi yang lebih sosialis pun belum mampu menjawab persoalan mendasar, bahkan cenderung memperburuk ketidakstabilan ekonomi.
Perubahan signifikan terjadi pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur dengan fokus pada stabilitas dan pertumbuhan. Program pembangunan jangka panjang, peningkatan produktivitas pertanian, serta dorongan terhadap industrialisasi berhasil membawa Indonesia pada fase pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan, Indonesia sempat disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia.
Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat kelemahan struktural yang tidak segera diperbaiki. Ketergantungan pada ekspor minyak, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta lemahnya pengawasan sektor keuangan menjadi bom waktu yang akhirnya meledak dalam krisis moneter 1997–1998. Krisis ini menjadi titik balik yang menyadarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa tata kelola yang baik tidak akan berkelanjutan.
Era Reformasi kemudian hadir sebagai momentum pembenahan. Pemerintah mulai memperkuat sistem keuangan, meningkatkan transparansi, serta membuka ruang yang lebih besar bagi sektor swasta dan investasi. Struktur ekonomi pun perlahan berubah, dengan sektor jasa, perdagangan, dan manufaktur menjadi motor utama pertumbuhan. Ketergantungan pada sektor migas mulai berkurang, meskipun belum sepenuhnya hilang.
Saat ini, perekonomian Indonesia berada dalam fase transisi menuju ekonomi yang lebih modern dan inklusif. Di satu sisi, Indonesia memiliki peluang besar dengan jumlah penduduk yang besar dan dominasi usia produktif. Perkembangan sektor digital dan industri kreatif juga membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada komoditas mentah, serta ancaman perubahan iklim masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Dalam pandangan saya, kunci masa depan perekonomian Indonesia terletak pada keberanian untuk melakukan transformasi struktural. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan harus beralih pada ekonomi berbasis nilai tambah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, serta tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat utama untuk mencapai hal tersebut.
Dengan belajar dari sejarah panjangnya, Indonesia memiliki bekal yang cukup untuk melangkah ke depan. Tantangannya bukan lagi sekadar bertahan, tetapi bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
