Oleh: M. Fardani S. Gani
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan melalui perjalanan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh posisi geografis, kekayaan sumber daya alam, serta dinamika kekuasaan politik. Letak Indonesia yang strategis—di antara dua benua dan dua samudra—menjadikannya sejak dahulu sebagai jalur penting perdagangan dunia, khususnya dalam jaringan yang dikenal sebagai jalur sutra laut.
Sejak abad pertama Masehi, wilayah Nusantara telah terlibat aktif dalam perdagangan internasional yang menghubungkan Tiongkok, India, hingga kawasan Barat seperti Kekaisaran Romawi. Aktivitas ekonomi pada masa kerajaan-kerajaan tradisional, seperti Sriwijaya, bahkan menunjukkan karakter yang oleh Van Leur disebut sebagai kapitalisme politik, di mana kekuasaan raja sangat dominan dalam mengatur perdagangan. Para penguasa memperoleh kekayaan melalui pajak dan upeti, serta memanfaatkan posisi strategis wilayahnya tanpa banyak membatasi arus barang yang masuk dan keluar.
Namun, kekayaan alam Indonesia, terutama rempah-rempah, justru menjadi pintu masuk bagi kolonialisme. Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang datang dengan kepentingan ekonomi yang kuat. Di antara mereka, Belanda menjadi kekuatan paling dominan melalui pembentukan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Dengan hak istimewa (octrooi), VOC bertindak layaknya negara dalam negara—memiliki kewenangan berperang, membuat perjanjian, hingga mengatur pemerintahan.
Meski demikian, orientasi VOC lebih terfokus pada penguasaan komoditas ekspor tertentu, terutama rempah-rempah. Kegagalan dalam manajemen, korupsi, serta biaya perang yang tinggi akhirnya membawa VOC pada kebangkrutan. Setelah itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai sistem ekonomi, termasuk cultuurstelsel atau tanam paksa yang sangat eksploitatif. Sistem ini memang menguntungkan Belanda, tetapi menyengsarakan rakyat pribumi.
Perubahan kebijakan menuju sistem ekonomi liberal atau “pintu terbuka” pun tidak serta-merta memperbaiki nasib rakyat. Justru, eksploitasi berlanjut dalam bentuk yang berbeda, terutama melalui praktik kerja kontrak yang tidak manusiawi. Sementara itu, Inggris sempat memperkenalkan sistem landrent (pajak tanah), yang pada dasarnya mengarah pada penguatan ekonomi pasar dan menjadikan tanah jajahan sebagai pasar bagi produk negara penjajah.
Pada masa pendudukan Jepang, kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Seluruh sumber daya difokuskan untuk kepentingan perang, mengakibatkan kelangkaan pangan dan penurunan drastis kesejahteraan masyarakat. Struktur ekonomi pun mengalami perubahan besar yang dampaknya terasa hingga masa awal kemerdekaan.
Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat. Inflasi tinggi, keterbatasan kas negara, serta blokade ekonomi dari Belanda memperburuk situasi. Pemerintah mencoba berbagai langkah, seperti penerbitan ORI (Oeang Republik Indonesia), program pinjaman nasional, hingga perencanaan ekonomi melalui Kasimo Plan. Selain itu, kebijakan nasionalisasi dan upaya mendorong peran swasta juga dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Memasuki masa Demokrasi Liberal, sistem ekonomi yang cenderung menyerahkan mekanisme pada pasar ternyata belum mampu mengangkat ekonomi nasional. Lemahnya daya saing pengusaha pribumi menjadi salah satu faktor utama kegagalan. Berbagai kebijakan seperti Gunting Syarifuddin dan Program Benteng dilakukan, namun hasilnya belum optimal.
Dari perjalanan panjang tersebut, terlihat bahwa perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan kekuatan eksternal. Sejarah ini memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, kemandirian ekonomi, serta penguatan kapasitas pelaku ekonomi domestik.
Pada akhirnya, memahami sejarah perekonomian Indonesia bukan sekadar melihat masa lalu, tetapi juga menjadi refleksi untuk merancang masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.(*)
