POSTTIMUR.COM, HALUT- Program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui visi ASTA CITA, khususnya poin keempat tentang penguatan sumber daya manusia (SDM), kembali menjadi sorotan. Kebijakan yang menekankan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh siswa-siswi di Kecamatan Loloda Utara.
Salah satu program unggulan, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG), memang memberikan dampak positif bagi pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, di balik manfaat tersebut, muncul persoalan serius terkait distribusi di wilayah terpencil.
Berdasarkan data dan dokumentasi yang dihimpun, pendistribusian MBG ke sejumlah sekolah di Loloda Utara harus dilakukan menggunakan rakit. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur jembatan yang menghubungkan antar desa di wilayah tersebut.
Kondisi ini memunculkan ironi di tengah upaya pemerintah memperkuat kualitas SDM. Akses yang sulit justru menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran program yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan gizi siswa.
Seorang warga Loloda Utara turut menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai bahwa program nasional seharusnya disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, terutama bagi daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Loloda ini daerah 3T, sehingga kebijakan harus berbasis pemetaan kondisi lapangan. Jangan sampai program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyoroti tantangan geografis dan cuaca ekstrem di wilayah tersebut yang dapat berdampak pada distribusi bantuan, terutama pada momen penting seperti masa ujian sekolah.
“Di daerah ujung Halmahera ini, kondisi alam sangat menentukan. Kalau distribusi makanan terganggu karena cuaca, tentu akan berdampak langsung pada siswa,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada program bantuan semata, tetapi juga diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Kebijakan harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Jangan sampai anak-anak terus menggantungkan harapan di tengah keterbatasan akses. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang,” pungkasnya.
Kondisi di Desa Kapa-Kapa, Kecamatan Loloda Utara, menjadi contoh nyata bagaimana perubahan cuaca yang tidak menentu semakin memperumit distribusi bantuan. Situasi ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam implementasi program nasional di daerah terpencil.
Program MBG memang menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tujuan besar tersebut berisiko tidak tercapai secara optimal di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.(*)
