Oleh: Sarni Sapsuha
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia bukanlah hasil dari proses yang instan, melainkan perjalanan panjang yang penuh dinamika, tantangan, dan transformasi. Jika ditelusuri dari masa kolonial hingga era modern saat ini, terlihat jelas bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan, mengikuti kondisi politik, sosial, dan global yang mempengaruhinya.
Pada masa kolonial, sekitar tahun 1500-an hingga 1945, struktur ekonomi Indonesia dibentuk dengan karakter yang sangat eksploitatif. Sistem ekonomi saat itu diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan negara penjajah seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Kebijakan seperti sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) menjadikan Indonesia sebagai penghasil utama komoditas ekspor seperti rempah-rempah, kopi, teh, dan gula. Namun, di balik kekayaan tersebut, rakyat justru tidak merasakan kesejahteraan. Pola ekonomi yang terbentuk pada masa ini cenderung monokultur dan bergantung pada pasar dunia, sebuah warisan yang dampaknya masih terasa hingga kini.
Memasuki masa Orde Lama (1945–1966), Indonesia mulai berupaya membangun fondasi ekonomi nasional di tengah situasi yang belum stabil. Fokus utama pemerintah saat itu adalah mempertahankan kedaulatan serta melakukan nasionalisasi perusahaan asing menjadi milik negara. Langkah ini menunjukkan semangat kemandirian ekonomi, namun berbagai tantangan besar seperti hiperinflasi, kelangkaan bahan pokok, dan instabilitas politik membuat pertumbuhan ekonomi sulit berkembang secara optimal.
Perubahan signifikan mulai terlihat pada masa Orde Baru (1966–1998). Pemerintah menitikberatkan pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan melalui program pembangunan jangka panjang seperti Repelita dan Trilogi Pembangunan. Pada awalnya, sektor minyak dan gas menjadi tulang punggung perekonomian, sebelum kemudian bergeser ke sektor manufaktur dan ekspor non-migas. Tidak dapat dipungkiri, periode ini berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta ketergantungan terhadap utang luar negeri menjadi kelemahan serius yang akhirnya memicu krisis moneter 1997/1998 dan mengakhiri rezim tersebut.
Era Reformasi yang dimulai sejak 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Pemerintah berupaya memulihkan kondisi ekonomi melalui restrukturisasi perbankan dan penguatan kepercayaan pasar. Selain itu, penerapan otonomi daerah menjadi langkah penting dalam mendistribusikan kewenangan ekonomi ke berbagai wilayah. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia semakin terintegrasi dalam ekonomi global, bahkan menjadi bagian dari forum internasional seperti G20. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, dengan fokus baru pada hilirisasi industri, pengembangan sektor pariwisata, serta ekonomi digital.
Meskipun demikian, berbagai tantangan masih membayangi. Kesenjangan ekonomi antarwilayah, ketimpangan infrastruktur, serta rendahnya daya saing sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih berada dalam proses yang terus berkembang.
Sebagai refleksi, perjalanan panjang ini memperlihatkan adanya pergeseran dari ekonomi yang bersifat ekstraktif menuju ekonomi yang lebih produktif dan berbasis inovasi. Ke depan, keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menegakkan hukum secara konsisten. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau dan digital, serta pemerataan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.
Dengan belajar dari sejarah, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun perekonomian yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat global.
