Oleh: Asrud Aly
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Ketika ruas jalan penghubung Gane Barat Utara, Gane Barat Tengah, Gane Barat Selatan, hingga Gane Timur masih sebatas janji yang tak kunjung terwujud, masyarakat di pelosok Halmahera Selatan terus memikul beban yang seharusnya sudah lama diselesaikan oleh negara.
Di ujung selatan Pulau Halmahera, terbentang wilayah yang kaya sumber daya alam, namun miskin akses infrastruktur. Empat kecamatan di kawasan Gane—Gane Barat Utara, Gane Barat Tengah, Gane Barat Selatan, dan Gane Timur—telah bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik yang tak pernah benar-benar dituntaskan: jalan penghubung yang belum selesai dibangun.
Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas dan distribusi ekonomi itu hingga kini masih menyisakan banyak ruas yang rusak, belum teraspal, berbatu, bahkan berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan. Masalah ini bukan sekadar soal teknis pembangunan, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen dan konsistensi dalam perencanaan serta penganggaran.
Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh
Masyarakat Gane tidak kekurangan janji—yang kurang adalah realisasi. Setiap musim pemilihan, pembangunan jalan selalu menjadi komoditas politik yang paling menjanjikan. Namun setelah suara rakyat dikantongi, janji itu perlahan menghilang tanpa jejak.
Ironisnya, kondisi jalan yang setengah jadi justru lebih menyakitkan daripada yang belum dibangun sama sekali. Ia menghadirkan harapan, lalu mengingkarinya. Jalan yang terbengkalai itu menjadi simbol kekecewaan kolektif masyarakat terhadap negara.
Jalan yang belum selesai bukan sekadar persoalan fisik. Ia adalah cermin ketimpangan keberpihakan pembangunan. Setiap lubang di jalan tersebut adalah representasi dari lubang dalam janji keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi.
Dampak Nyata bagi Kehidupan Masyarakat
Keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan telah menciptakan efek berantai yang serius dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Di sektor ekonomi, petani di Gane Barat Selatan kesulitan mendistribusikan hasil bumi seperti kopra, cengkih, dan pala. Keterbatasan akses membuat mereka bergantung pada tengkulak dengan harga jual yang rendah. Waktu tempuh distribusi yang panjang dan mahal semakin menekan pendapatan mereka.
Di sektor kesehatan, kondisi ini bahkan bisa menjadi persoalan hidup dan mati. Warga yang membutuhkan penanganan medis darurat harus melewati jalan rusak untuk mencapai fasilitas kesehatan. Tidak jarang, keterlambatan penanganan terjadi hanya karena akses jalan yang tidak memadai.
Sementara itu, di bidang pendidikan, anak-anak harus berjuang melewati jalan berlumpur setiap kali hujan turun. Semangat belajar mereka perlahan terkikis oleh medan yang sulit dilalui setiap hari.
Lebih luas lagi, kondisi ini menciptakan isolasi wilayah yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat Gane secara keseluruhan.
Di Mana Tanggung Jawab Pemerintah?
Pertanyaan mendasar yang layak diajukan adalah: berapa lama lagi masyarakat harus menunggu? Berapa besar anggaran yang telah dialokasikan? Dan sejauh mana komitmen itu benar-benar dijalankan?
Minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran infrastruktur di daerah terpencil menjadi persoalan serius. Padahal, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana pembangunan digunakan.
Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade seharusnya memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Namun dalam praktiknya, wilayah seperti Gane kerap terpinggirkan, kalah prioritas dibanding daerah yang lebih strategis secara politik maupun ekonomi.
Inilah wajah ketimpangan pembangunan yang sesungguhnya—bukan hanya tentang angka, tetapi tentang siapa yang diprioritaskan dan siapa yang terus diabaikan.
Pembangunan yang adil bukan berarti semua daerah mendapat porsi yang sama, melainkan daerah yang paling tertinggal mendapatkan perhatian yang lebih besar.
Seruan untuk Bertindak
Sudah terlalu lama masyarakat Gane menunggu. Mereka tidak meminta kemewahan, melainkan hak dasar sebagai warga negara: akses jalan yang layak.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus menuntaskan pembangunan jalan di wilayah Gane, bukan sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai kewajiban konstitusional. Pemerintah provinsi dan pusat juga perlu memastikan distribusi anggaran pembangunan lebih berpihak pada wilayah yang paling membutuhkan.
Para wakil rakyat pun harus menjadikan kondisi jalan di Gane sebagai tolok ukur integritas janji politik mereka.
Di sisi lain, masyarakat tidak boleh berhenti bersuara. Dokumentasikan kondisi, laporkan, dan terus dorong perhatian publik. Karena dalam banyak kasus, ketidakadilan bertahan bukan hanya karena diabaikan, tetapi juga karena didiamkan.
Jalan di Gane bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah simbol keadilan yang belum selesai dibangun.
