Oleh: Narendra Fahrezy
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Kota Ternate kerap dipandang sebagai simpul ekonomi penting di Maluku Utara. Letaknya yang strategis sebagai kota kepulauan sekaligus pusat perdagangan antar pulau memberi keunggulan tersendiri. Namun di balik potensi tersebut, ada persoalan klasik yang terus berulang: lemahnya kemandirian fiskal daerah.
Realitas keuangan daerah Ternate menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya ditopang oleh kekuatan internal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi penyangga utama jalannya pemerintahan. Situasi ini tentu tidak ideal, sebab membuat stabilitas fiskal daerah sangat bergantung pada kebijakan pusat yang bisa berubah sewaktu-waktu.
Di sisi lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Padahal, Ternate memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga pariwisata bahari. Persoalannya bukan semata pada ketiadaan potensi, melainkan pada pengelolaan yang belum maksimal. Sistem pemungutan pajak yang masih manual membuka celah kebocoran, sementara inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru terkesan berjalan lambat.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah struktur belanja daerah. Hingga kini, belanja operasional—terutama belanja pegawai—masih mendominasi APBD. Akibatnya, ruang fiskal untuk belanja modal yang produktif menjadi sempit. Padahal, belanja modal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penguatan sektor riil.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Reformasi pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah keharusan. Digitalisasi sistem perpajakan melalui penerapan e-tax, misalnya, adalah langkah konkret yang tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan efisiensi penerimaan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran dapat ditekan dan pendapatan bisa dioptimalkan.
Selain itu, diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal perlu menjadi agenda prioritas. Ternate memiliki kekayaan alam dan keindahan bahari yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan. Pariwisata bukan hanya soal kunjungan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat—mulai dari UMKM hingga sektor jasa lainnya.
Tidak kalah penting, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus didorong lebih serius. Dengan posisi Ternate sebagai hub transportasi laut, pengembangan BUMD di sektor logistik dan distribusi bisa menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan. Namun tentu saja, pengelolaan BUMD harus profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan sempit.
Pada akhirnya, persoalan keuangan daerah bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi menyangkut arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal bukan sesuatu yang mustahil dicapai, tetapi membutuhkan komitmen kuat, inovasi kebijakan, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Ternate memiliki semua prasyarat untuk maju. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk berbenah dan keluar dari ketergantungan. Tanpa itu, potensi besar yang dimiliki hanya akan menjadi angka-angka yang tak pernah benar-benar terwujud dalam kesejahteraan nyata.
