Oleh: Nurdela Arwan
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Selatan, dinamika keuangan daerah memperlihatkan dua sisi yang kontras: di satu sisi terdapat kapasitas fiskal yang cukup besar, namun di sisi lain masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaannya.
Secara nominal, kapasitas fiskal Halmahera Selatan tergolong kuat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 disahkan sekitar Rp1,7 triliun, dengan fokus pada belanja operasional dan pembangunan sosial. Bahkan pada tahap perencanaan awal, anggaran sempat diproyeksikan mencapai Rp3,1 triliun, yang sebagian besar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,4 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp250 miliar. Besaran ini menunjukkan bahwa secara angka, daerah memiliki ruang fiskal yang cukup luas untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor strategis.
Namun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal. Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara kontribusi PAD relatif kecil. Meskipun PAD sempat mencapai kisaran Rp220 miliar dan ditargetkan meningkat hingga Rp250 miliar, angka tersebut masih jauh dari proporsi ideal dibandingkan total APBD. Ketergantungan ini menandakan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal belum optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional.
Dari sisi kinerja, pengelolaan keuangan daerah juga belum sepenuhnya stabil dan optimal. Rasio-rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, dan kemandirian masih menunjukkan fluktuasi. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya matang. Persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas birokrasi, kualitas perencanaan pembangunan, serta konsistensi dalam pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, terdapat pula sinyal positif yang patut diapresiasi. Halmahera Selatan pernah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan yang baik di tingkat provinsi. Ini menunjukkan adanya upaya perbaikan, khususnya dalam sistem administrasi dan pelaporan keuangan. Komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mulai terlihat dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Namun demikian, optimisme tersebut perlu diimbangi dengan sikap kritis. Munculnya dugaan penyimpangan anggaran hingga puluhan miliar rupiah dalam belanja daerah menjadi catatan serius. Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Setiap rupiah anggaran yang tidak tepat sasaran pada akhirnya mengurangi manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat.
Dengan demikian, keuangan daerah Halmahera Selatan saat ini berada dalam fase transisi: memiliki kapasitas fiskal yang besar, tetapi belum sepenuhnya dikelola secara optimal dan mandiri. Tantangan utama terletak pada tiga aspek penting, yakni peningkatan PAD, perbaikan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung, serta penguatan integritas dalam pengelolaan anggaran.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Halmahera Selatan memiliki peluang besar untuk mencapai hal tersebut, asalkan diiringi dengan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
