Foto : Adim Rajak, S.sos., M.ikom
Oleh : Adim Rajak, S.sos., M.ikom
(Dosen Universitas Jakarta)
Acuan ekonomi makro atas kehadiran investasi Sektor pertambangan menjadi salah satu penyanggah kenaikan ekonomi Maluku Utara.
Walaupun kemudian sektor lainnya seperti Pariwisata, Perikanan, Kelautan, Pertanian serta Pemberdayaan UMKM atau Local Wisdom harus diperhatikan oleh Pemerintah Propinsi Malut. Melalui kebijakan eksekutif & legislatif untuk mendapatkan penanganan serius. Masterplan wilayah untuk daerah penopang komoditas unggulan tertentu harus ada political Action.
Kabupaten, kota yang unggul dari segi pertanian dan sektor pariwisata, perikanan serta hasil pertanian harus didukung penanganan infrastruktur yang memadai. Sehingga akses ekonomi local bertahan secara sustainable. Dengan demikian Maluku Utara tidak selalu mengharapkan sektor pertambangan. Harusnya daerah lingkar tambang dapat menimbulkan efek domino pertumbuhan ekonomi. Kalaupun tidak, maka ini menjadi satu ketimpangan buruk di Maluku Utara.
Menurut Data Badan Pusat Statistik Nasional yang dirilis 2021 Kekuatan ekonomi macro Malut berada pada posisi 14 Persen lebih, nomor urut kedua secara nasional, tapi lihat secara riil infrastruktur seperti jalan masih butuh penanganan serius, belum termasuk lnfrastruktur lainya. Bagaimanah akses ekonomi bisa menguat disaat virus covid 19 masih bercokol secara nasional.
Selain jalan, pertanian, aspek kelautan, perikanan, UMKM & banyak sumber daya alam yg harusnya diseriusi untuk mendatangkan incame atau pendapatan secara baik ketika di manage.
Maka untuk melandasi kita dalam melihat Maluku Utara hari ini yang memiliki potensi Sumber daya kekayaan alam selain non tambang yang seharusnya sebagai pendorong kemajuan utama Produk Domestik Bruto di Maluku Utara.
Menengok postur APBD-P Propinsi Maluku Utara Tahun 2021 mencapai 2 Triliun lebih, bahkan diprediksi kedepan bisa lebih besar. Seharusnya digunakan untuk merangsang infrastruktur berbagai sektor, Yang pada giliranya menstimulus perputaran roda ekonomi Propinsi Maluku Utara.
Disisi lain penanganan covid 19 sampai saat ini menjadi momok yang menghantui berbagai sektor masyarakat,termasuk melumpuhkan & memporak- porandakan sektor ekonomi secara nasional termasuk
Maluku Utara, Sudah tentu menguras anggaran daerah dalam penangannya. Tanpa terkecuali Maluku Utara sehingga harus merogoh kocek APBD. Maka recofusing anggaran menjadi otomatis tak terhindarkan untuk penanganan covid 19. Virus covid 19 menjadi tanggungjawab bersama, untuk itu pemprov Malut focus menangani covid 19 secara baik. Maka sudah pasti ekonomi akan semakin mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertanyaan muncul kemudian adalah sampai kapan covid 19 akan berakhir ?. Wallahualam
#Disampaikan saat diskusi Publik “Pemulihan Ekonomi Malut Pasca Covid 19” yang di selenggarakan oleh Pengurus PB Formalut Jabodetabek.
