Oleh: Sukanti Saleh
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Keuangan daerah sering kali menjadi cerminan sejauh mana suatu wilayah mampu mengelola potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Tengah, realitas fiskal menghadirkan sebuah paradoks: di satu sisi memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan kemandirian fiskal.
Struktur pendapatan daerah menjadi salah satu persoalan utama. Hingga saat ini, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat dominan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang menunjukkan kontribusi positif terhadap kemandirian fiskal, namun porsinya belum cukup kuat untuk menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Padahal, dengan potensi ekonomi yang besar—terutama dari sektor pertambangan dan industri—Halmahera Tengah seharusnya memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Fenomena ini kerap terjadi pada daerah berbasis sumber daya alam, di mana nilai ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya tinggal di daerah. Akibatnya, daerah tetap bergantung pada transfer pusat meskipun secara kasat mata terlihat “kaya”. Inilah yang dalam kajian ekonomi sering disebut sebagai paradoks sumber daya (resource paradox).
Di sisi lain, pengelolaan anggaran daerah juga menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Kebijakan defisit APBD, yang dalam beberapa kesempatan diposisikan sebagai strategi fiskal, pada dasarnya bukanlah sesuatu yang keliru. Dalam teori ekonomi publik, defisit dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan, terutama jika diarahkan pada belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Namun demikian, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan disiplin dalam pelaksanaannya. Tanpa pengawasan yang memadai, defisit berpotensi berubah dari alat pembangunan menjadi celah pemborosan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tidak hanya rasional secara teori, tetapi juga akuntabel dalam praktik.
Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepercayaan publik terhadap APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh sejauh mana anggaran tersebut dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran menjadi sangat penting.
Langkah-langkah menuju transparansi, seperti publikasi dokumen APBD, patut diapresiasi. Namun, upaya tersebut belum cukup jika tidak diiringi dengan pengawasan aktif dari masyarakat serta komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan transparansi sebagai praktik, bukan sekadar formalitas.
Dari sisi kebijakan, kerangka regulasi sebenarnya telah tersedia dengan cukup lengkap, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun, persoalan utama bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada konsistensi implementasi. Tidak jarang ditemukan kesenjangan antara perencanaan yang ideal dengan realisasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dengan demikian, keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah tidak dapat hanya dilihat dari besaran anggaran semata, melainkan harus dinilai dari kualitas pengelolaannya. Upaya meningkatkan PAD, mengelola defisit secara bijak, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas harus menjadi agenda utama ke depan.
Pada akhirnya, kemandirian fiskal bukan sekadar tentang seberapa besar pendapatan yang diperoleh daerah, tetapi tentang seberapa efektif dan tepat sasaran anggaran tersebut digunakan. Tanpa itu, angka-angka besar dalam APBD hanya akan menjadi catatan administratif, tanpa menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Di sinilah esensi sesungguhnya dari pengelolaan keuangan daerah: memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan publik.
