Oleh: M. Ifdal Salim
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Aktivitas industri tambang di Weda selama beberapa tahun terakhir memang membawa perubahan besar bagi wajah ekonomi daerah. Jalan-jalan dipadati kendaraan perusahaan, kawasan industri terus berkembang, dan investasi bernilai triliunan rupiah masuk ke wilayah yang sebelumnya dikenal tenang sebagai kawasan pesisir dan pertanian. Namun di balik megahnya pertumbuhan industri tersebut, tersimpan keresahan masyarakat kecil yang perlahan mulai kehilangan harapan di tanah sendiri.
Kini, suara kekecewaan itu datang dari para pelaku UMKM pangan di lingkar tambang. Pedagang sayur, pemasok tahu dan tempe, penjual ikan, hingga penyedia kebutuhan dapur mulai mengeluhkan kondisi usaha mereka yang semakin sulit bertahan. Ironisnya, mereka justru berada di tengah aktivitas industri besar yang seharusnya mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.
Persoalan utama yang dikeluhkan adalah sistem pembayaran dan penentuan harga dari perusahaan tambang yang dianggap tidak sebanding dengan biaya produksi maupun distribusi barang. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, ongkos transportasi semakin mahal, namun harga yang diterima para pemasok lokal tetap rendah. Bahkan, keterlambatan pembayaran juga menjadi persoalan yang kerap terjadi.
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi ekonomi antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil. Perusahaan memiliki kuasa menentukan standar harga, sementara UMKM lokal berada pada posisi yang lemah karena bergantung pada kerja sama tersebut untuk mempertahankan usaha mereka. Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil terpaksa menerima kesepakatan yang merugikan demi tetap bisa bertahan hidup.
Fenomena ini menjadi ironi besar bagi masyarakat lingkar tambang. Daerah yang kaya sumber daya alam justru belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya sendiri. Pertumbuhan industri yang begitu cepat ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
Kemarahan masyarakat Weda bukan tanpa alasan. Selama ini berbagai persoalan telah muncul bersamaan dengan ekspansi industri tambang, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, konflik sosial, hingga dugaan minimnya ruang bagi pengusaha lokal untuk berkembang. Banyak warga menilai sistem bisnis perusahaan masih bersifat tertutup dan lebih menguntungkan pihak luar dibanding masyarakat sekitar.
Akibatnya, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alam daerahnya sendiri. Mereka menyaksikan sumber daya terus diambil, industri terus berkembang, namun kehidupan ekonomi rakyat kecil justru semakin tertekan. Situasi seperti ini tentu berbahaya jika terus dibiarkan, karena dapat memicu ketegangan sosial yang lebih besar di wilayah lingkar tambang.
Sudah saatnya perusahaan tambang tidak hanya berbicara tentang investasi dan pertumbuhan industri, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. UMKM bukan sekadar pelengkap aktivitas industri, melainkan bagian penting dari denyut ekonomi daerah yang harus dilindungi dan diperkuat.
Pemerintah daerah juga tidak boleh tinggal diam. Dibutuhkan langkah tegas untuk menjembatani kepentingan perusahaan dan masyarakat, termasuk memastikan adanya kebijakan harga yang adil, sistem pembayaran yang transparan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha lokal agar tidak tersingkir oleh dominasi industri besar.
Masyarakat Weda tidak menolak pembangunan. Mereka hanya ingin mendapatkan hak yang layak di tanah mereka sendiri. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah investasi bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan perusahaan, tetapi juga dari seberapa besar kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya.
