Oleh: Sahrun Imawan S. Kasim
Maluku Utara belakangan ini sering dipromosikan sebagai wajah baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi terus meningkat, investasi sektor tambang berdatangan, dan proyek pembangunan berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah melihat kondisi ini sebagai tanda kemajuan dan keberhasilan pembangunan daerah.
Namun, dari sudut pandang mahasiswa akuntansi, pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang kuat justru patut menjadi perhatian serius. Sebab dalam dunia akuntansi, angka bukan sekadar statistik. Angka merepresentasikan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik.
Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera? Ataukah hanya menjadi “laporan cantik” yang menutupi berbagai persoalan di lapangan?
Realitasnya, di tengah tingginya investasi dan geliat industri tambang, masih banyak masyarakat lokal yang menghadapi pengangguran, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga kualitas infrastruktur yang belum memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan.
Dalam perspektif akuntansi, kondisi seperti ini dapat menjadi alarm terhadap potensi fraud atau penyimpangan tata kelola. Fraud tidak selalu hadir dalam bentuk pencurian uang secara terang-terangan. Di era modern, fraud sering tampil lebih rapi dan sistematis: mulai dari mark-up proyek, manipulasi data produksi, pengadaan yang tidak transparan, hingga kolusi antara kekuasaan dan kepentingan bisnis.
Semua itu bisa saja tersembunyi di balik tingginya angka investasi dan pertumbuhan ekonomi yang terus dipamerkan. Inilah tantangan besar Maluku Utara hari ini: pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat dibanding penguatan integritas dan sistem pengawasan.
Ketika perputaran uang semakin besar sementara kontrol internal masih lemah, maka risiko penyimpangan ikut meningkat. Dalam situasi seperti itu, laporan keuangan berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai alat transparansi. Laporan justru dapat berubah menjadi alat legitimasi untuk menutupi berbagai persoalan yang terjadi di balik layar.
Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat sering kali dibuat sibuk mengagumi angka pertumbuhan tanpa mempertanyakan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Padahal, mahasiswa akuntansi diajarkan bahwa angka bisa dimanipulasi, opini bisa dibentuk, dan laporan dapat dipoles agar terlihat sempurna.
Karena itu, sikap kritis menjadi sangat penting. Pertumbuhan ekonomi seharusnya menghadirkan kesejahteraan yang merata, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok. Daerah yang kaya sumber daya semestinya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, bukan justru meninggalkan ketimpangan sosial yang semakin lebar.
Di sinilah peran mahasiswa akuntansi menjadi relevan. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penghafal standar laporan keuangan, tetapi juga harus berani menjadi penjaga integritas publik. Mahasiswa perlu kritis terhadap proyek yang tidak transparan, anggaran yang janggal, dan laporan yang terlalu sempurna untuk dipercaya.
Sebab bahaya terbesar dari fraud bukan hanya hilangnya uang negara, melainkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri. Ketika kepercayaan publik hilang, maka pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun pada akhirnya hanya akan menjadi angka tanpa makna.
