Oleh: Suratman Kedafota
Setiap kali Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan, selalu ada kabar yang menggembirakan. Di Maluku Utara, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 6,03 persen, turun 0,29 persen poin dibanding periode sebelumnya. Capaian ini tentu patut diapresiasi. Namun, evaluasi secara substantif tetap perlu dilakukan.
Coba tanyakan kepada ibu rumah tangga di Ternate yang harus berburu Minyakita ke berbagai pasar karena pasokan minyak goreng subsidi sering menipis. Tanyakan pula kepada nelayan di Tobelo yang kesulitan membeli solar, atau kepada lulusan SMK di Bacan yang sudah setahun belum mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak benar-benar merasakan penurunan angka kemiskinan itu. Yang mereka rasakan justru sebaliknya: hidup semakin berat.
BPS menetapkan garis kemiskinan di Maluku Utara sebesar Rp639.337 per kapita per bulan. Artinya, seseorang yang memiliki pengeluaran sedikit di atas angka tersebut langsung dikategorikan “tidak miskin”. Padahal, batas ini sangat rentan. Sekali anak sakit, harga beras naik, atau hasil tangkapan nelayan menurun, kondisi ekonomi keluarga dapat goyah hanya dalam hitungan hari.
Inilah yang disebut kelompok “hampir miskin” — mereka yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan, tetapi dalam kenyataan hidup masih sangat rapuh. Tidak miskin dalam data, namun belum sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan paradoks yang sering luput dari perhatian: angka kemiskinan bisa turun, sementara tekanan hidup masyarakat justru semakin meningkat.
Di sisi lain, ekonomi Maluku Utara tumbuh sangat tinggi sepanjang 2024, didorong oleh sektor pertambangan nikel dan industri pengolahan. Bahkan, pertumbuhan ini termasuk yang tertinggi di Indonesia. Angka tersebut tentu membanggakan. Namun, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Distribusi hasil pembangunan masih timpang, baik antarwilayah maupun antarkelompok sosial.
Salah satu penyebabnya adalah struktur ekonomi Maluku Utara yang bertumpu pada sektor ekstraktif dengan pola enclave economy — industri tambang yang bergerak dalam ekosistem tertutup dan memiliki keterkaitan yang lemah dengan sektor ekonomi lokal. Tenaga kerja banyak didatangkan dari luar daerah, bahan baku tidak terserap dari pasar lokal, dan keuntungan lebih banyak mengalir ke pusat. Akibatnya, petani di pedalaman Halmahera Tengah maupun nelayan di Sanana tidak banyak menikmati efek berganda dari pertumbuhan tersebut.
Selain itu, angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi, mayoritas tenaga kerja memiliki pendidikan rendah, dan sebagian besar pengeluaran masyarakat miskin habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ketika harga beras atau ikan naik, daya beli masyarakat langsung melemah, meskipun secara nominal pengeluaran mereka masih berada di atas garis kemiskinan.
Karena itu, tantangan utama sebenarnya bukan sekadar pada angka, melainkan pada struktur ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan berbasis tambang tanpa hilirisasi yang kuat hanya akan memperlebar kesenjangan. Tanpa konektivitas logistik antarpulau yang memadai, harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil akan tetap mahal. Tanpa penguatan rantai pasok pangan lokal, petani dan nelayan tidak akan menikmati nilai tambah dari hasil kerja mereka sendiri.
Dari sisi ketenagakerjaan, hilirisasi industri smelter seharusnya menjadi peluang besar. Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri perlu diperkuat agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dan tidak tersingkir di daerahnya sendiri. Kewajiban local hiring bagi perusahaan tambang juga harus ditegakkan, bukan sekadar menjadi janji administratif. Di sektor perikanan, pembangunan cold storage dapat membantu meningkatkan nilai jual hasil tangkapan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
Pemerintah daerah tentu layak mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan ini. Namun, pertanyaan yang lebih penting tetap harus diajukan: dari tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut, berapa besar yang benar-benar sampai ke tangan rakyat kecil?
Masih ada puluhan ribu masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, program perlindungan sosial, penguatan UMKM lokal, pembangunan infrastruktur antarpulau, dan peningkatan kualitas pendidikan harus dijalankan sebagai komitmen nyata, bukan sekadar proyek seremonial.
Angka kemiskinan yang menurun memang merupakan kabar baik. Namun, kabar baik di atas kertas tidak otomatis mengenyangkan perut rakyat. Ia tidak membayar biaya sekolah anak nelayan di Halmahera, tidak membuka lapangan kerja bagi lulusan SMK di Bacan, dan tidak membantu ibu rumah tangga yang harus menghitung ulang uang belanja sebelum masuk pasar.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi baru benar-benar bermakna ketika rakyat kecil ikut merasakannya, bukan sekadar membacanya dalam laporan statistik.
Suratman Kedafota
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Khairun, yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Statistik di bawah bimbingan Dr. Nurul Hidayah, S.E., M.Si.
