Oleh: Anggaharianto Ambar, S.E
Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen pada 2026, sementara ekonomi global hanya bergerak di kisaran 2,5 persen. Sepintas ini terdengar baik: Indonesia tumbuh dua kali lipat dari rata-rata dunia. Tapi justru di situlah masalahnya. Negara dengan 280 juta penduduk, bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam satu dekade ke depan, cadangan nikel terbesar di dunia, program hilirisasi besar-besaran, dan APBN di atas Rp3.600 triliun seharusnya tidak puas hanya karena lebih baik dari rata-rata global. Korea Selatan, pada tahap pembangunan yang sebanding, tumbuh di atas 8 persen selama lebih dari satu dekade. Tiongkok hampir 10 persen selama tiga dekade. Vietnam, yang baru saja menyusul Indonesia dari belakang, masih bisa menjaga 6-7 persen.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan mengapa Indonesia melambat menjadi 5 persen, tapi mengapa setelah hampir dua dekade dan tiga rezim pemerintahan, dengan modal demografis, sumber daya, dan fiskal yang dimiliki sangat sedikit negara lain, Indonesia tidak pernah benar-benar lepas dari pita 4,8-5,3 persen?
Bukan Krisis Pertumbuhan, Tapi Krisis Transformasi
Jawabannya bukan pada siklus, bukan harga minyak, bukan suku bunga The Fed, bukan perang di Timur Tengah. Faktor-faktor tersebut nyata, tapi mereka pemicu, bukan penyebab. Yang sebenarnya terjadi yaitu Indonesia sudah menetap pada model pertumbuhan yang secara struktural tidak dirancang untuk menghasilkan angka di atas 5 persen secara berkelanjutan. Model itu bertumpu pada tiga pilar, yakni konsumsi domestik yang dijaga dengan subsidi, ekspor komoditas mentah yang harganya ditentukan di luar negeri, dan belanja pemerintah yang menjadi bantalan setiap kali dua pilar lain goyah.
Masalahnya bukan kurangnya konsumsi rumah tangga; rumah tangga sudah menyumbang lebih dari separuh PDB. Masalahnya, stagnasi produktivitas, yaitu output per pekerja tidak naik cukup cepat untuk mengangkat upah tanpa memicu inflasi. Masalahnya juga bukan kurangnya investasi; rasio investasi Indonesia tidak rendah dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain. Masalahnya, kualitas investasi yaitu ke mana modal mengalir dan apakah ia membangun kapabilitas teknologi baru atau hanya memperbesar kapasitas yang sama. Dan masalahnya bukan harga minyak itu sendiri, melainkan struktur ekonomi yang membuat setiap pergerakan harga komoditas naik atau turun selalu berubah menjadi krisis domestik.
APBN sebagai Bantalan, Bukan Katalis
Konsumsi pemerintah diproyeksikan tumbuh sekitar 8,7 persen, jauh di atas investasi yang hanya 4,9 persen. Polanya berulang setiap kali sektor swasta ragu, negara maju ke depan, bukan sebagai investor strategis, tapi sebagai pembeli darurat permintaan domestik lewat belanja rutin dan subsidi. Masalahnya, kapasitas fiskal Indonesia sangat terbatas untuk peran ini. Tax ratio bertahan di kisaran 10-12 persen PDB selama lebih dari satu dekade, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang di atas 30 persen. Negara mencoba membiayai ambisi negara industri baru dengan basis penerimaan negara berpendapatan menengah-bawah.
Ketika harga minyak dunia mendekati US$94 per barel, dilemanya jadi konkret: menambah subsidi energi untuk menahan inflasi, atau menjaga defisit agar sesuai aturan. Subsidi energi sulit direformasi secara politik karena manfaatnya terasa langsung dan luas, sementara biayanya, ruang fiskal yang hilang untuk pendidikan, riset, infrastruktur produktif baru terasa jangka panjang. Lebih ironis, subsidi energi saat ini justru regresif: kelompok berpendapatan tinggi dengan kendaraan dan konsumsi energi lebih besar menikmati porsi subsidi lebih banyak dibanding kelompok miskin.
Kedaulatan Moneter yang Bersyarat
Pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate 25 basis poin menjadi 5,50 persen, langkah darurat untuk menahan rupiah yang tertekan akibat gejolak Timur Tengah dan arus keluar modal asing. Secara hukum, BI independen. Secara ekonomi, independensi itu bersyarat. Ketika The Fed mempertahankan suku bunga tinggi, BI menghadapi tiga tekanan sekaligus: rupiah melemah, modal keluar, dan biaya utang naik. Inilah yang disebut monetary dependence: ruang gerak suku bunga domestik ditentukan oleh perilaku pasar global, bukan kondisi dalam negeri.
Deindustrialisasi Dini
Dalam teori Solow, pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh produktivitas dan teknologi, bukan akumulasi modal semata. Bonus demografi Indonesia hanya jadi dividen jika produktivitas tenaga kerja naik lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja. Jika tidak, ia berubah jadi bonus pengangguran. Mengapa Tiongkok bisa tumbuh mendekati 10 persen, Korea Selatan di atas 8 persen, Vietnam 6-7 persen, sementara Indonesia tertahan di 5 persen? Bukan soal sumber daya alam. Korea Selatan dan Vietnam justru minim sumber daya. Jawabannya transformasi struktural, yaitu pergeseran tenaga kerja dan modal ke sektor bernilai tambah tinggi, terutama manufaktur yang terhubung dengan rantai nilai global. Kontribusi manufaktur terhadap PDB Korea Selatan dan Tiongkok di kisaran 25-30 persen, Vietnam sekitar 24 persen, sementara Indonesia hanya 18-19 persen dan terus menyusut sejak awal 2000-an. Inilah premature deindustrialization, pangsa manufaktur menyusut pada tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah dibanding pengalaman Asia Timur.
Mengapa Reformasi Tidak Terjadi ?
Subsidi energi, meski regresif, secara politik sangat efektif: biayanya tersebar di masa depan, manfaatnya terasa segera dan terlihat oleh pemilih. Reformasi pajak, sebaliknya, memiliki biaya politik yang segera dan terkonsentrasi; manfaatnya baru terasa setelah pemerintahan berganti. Setiap pemerintahan, apa pun afiliasinya, menghadapi insentif yang sama, yakni memilih stabilitas jangka pendek di atas kapabilitas jangka panjang.Danantara berada tepat di persimpangan ini. Ukuran keberhasilannya bukan besarnya aset yang dikonsolidasikan, melainkan apakah ia menghasilkan industrial upgrading dan transfer teknologi. Singapura tidak makmur karena Temasek besar, tapi karena Temasek berhasil menarik modal dan teknologi global ke ekosistem domestik. Tanpa disiplin tata kelola dan keterkaitan yang eksplisit dengan agenda upgrading, Danantara berisiko hanya menjadi konsolidasi neraca BUMN yang besar, tetapi tidak transformatif.
Selama dua dekade, setiap kali pertumbuhan melambat mendekati 5 persen, narasi publik mencari penjelasan di luar negeri, harga minyak, The Fed, perang di kawasan lain. Penjelasan itu tidak salah, tapi menyembunyikan pertanyaan yang lebih tidak nyaman: apakah 5 persen sebenarnya bukan lantai yang ditahan gejolak eksternal, melainkan langit-langit yang dibentuk oleh pilihan struktural domestik selama dua puluh tahun terakhir? Bangsa-bangsa gagal melangkah ke tahap berikutnya bukan karena miskin sumber daya, melainkan karena terlalu lama nyaman dengan model pertumbuhan yang tak lagi mampu membawa mereka maju. Ancaman terbesar bagi ekonomi Indonesia bukan ketika pertumbuhan melambat menuju 5 persen. Ancaman terbesar adalah ketika 5 persen berhenti dianggap masalah dan mulai diterima sebagai takdir.
