POSTTIMUR.COM, TERNATE — Meninggalnya Mahmud Harun setelah menjalani proses rujukan dari Pulau Moti menuju Ternate pada Rabu, 5 Agustus 2026, kembali menyoroti persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Kota Ternate.
Peristiwa tersebut tak hanya memunculkan sorotan terhadap Dinas Kesehatan, tetapi juga mempertanyakan keseriusan DPRD Kota Ternate, khususnya Komisi III, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Pemerhati hukum, Muis Ade, melontarkan kritik keras terhadap kinerja pengawasan DPRD Kota Ternate. Ia menilai berulangnya persoalan pelayanan rujukan di Puskesmas Moti menunjukkan bahwa pengawasan legislatif terhadap sektor kesehatan di wilayah kepulauan perlu dievaluasi secara serius.
“Ketua DPRD jangan diam. Jangan tunggu masyarakat menjadi korban baru DPRD sibuk turun tangan. Kalau persoalan ambulans laut dan lemahnya sistem rujukan sudah berulang, lalu apa yang selama ini diawasi Komisi III?” tegas Muis Ade.
Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi lembaga yang berada di garis depan ketika pelayanan dasar masyarakat mengalami persoalan. Terlebih, layanan kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat.
“Kalau DPRD baru bergerak setelah ada kematian, itu bukan pengawasan yang kuat. Itu pengawasan yang mandul. Fungsi pengawasan seharusnya mencegah masalah, bukan menunggu masalah berubah menjadi tragedi,” ujarnya.
Satu Ambulans Laut Layani Tiga Pulau
Muis Ade juga mempertanyakan kondisi satu ambulans laut yang saat ini digunakan untuk melayani masyarakat di tiga pulau terluar.
Menurutnya, keterbatasan armada semestinya menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran daerah.
“Satu ambulans laut melayani tiga pulau. Ini bukan persoalan kecil. DPRD seharusnya sejak awal mempertanyakan apakah satu armada cukup untuk menjamin keselamatan masyarakat. Kalau tidak cukup, mengapa tidak didorong penambahan armada?” katanya.
Ia menegaskan, sistem pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. Faktor jarak laut, kondisi cuaca, waktu tempuh, hingga ketersediaan armada harus menjadi pertimbangan dalam sistem rujukan pasien.
Karena itu, Muis Ade mendorong DPRD mengawal penambahan dua ambulans laut untuk memperkuat pelayanan rujukan di wilayah kepulauan.
Bahkan, menurutnya, setiap puskesmas di wilayah kepulauan idealnya memiliki armada yang dapat dikelola secara langsung sehingga proses evakuasi dan rujukan pasien dapat dilakukan lebih cepat.
Desak DPRD Turun Langsung ke Moti
Muis Ade meminta Ketua DPRD dan Komisi III tidak hanya mengandalkan informasi dari pemberitaan media, tetapi turun langsung melihat kondisi pelayanan kesehatan masyarakat di Pulau Moti.
“Jangan hanya duduk di ruang rapat dan mengamati pemberitaan yang beredar di media. Turun ke Moti, dengarkan keluarga pasien, temui Dinas Kesehatan, dan lihat bagaimana proses rujukan berlangsung serta bagaimana penggunaan satu armada yang melayani tiga pulau terluar. Dari sana baru bicara pengawasan,” tegasnya.
Ia juga mendesak DPRD Kota Ternate segera memanggil Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai proses rujukan Mahmud Harun serta kondisi sistem pelayanan rujukan di Puskesmas Moti.
Menurut Muis Ade, DPRD perlu mengevaluasi kesiapan ambulans laut, mekanisme rujukan, waktu respons, koordinasi dengan rumah sakit tujuan, hingga kebijakan dan anggaran pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Ia kembali menegaskan pentingnya penambahan armada ambulans laut agar masyarakat di pulau-pulau terluar tidak terus menghadapi risiko keterlambatan ketika membutuhkan pertolongan medis.
“Jangan biarkan tragedi Mahmud Harun berlalu begitu saja. Ratapan anaknya harus menjadi alarm bagi Komisi III DPRD bahwa fungsi pengawasan tidak boleh mandul. Kalau Pemerintah Kota Ternate lemah dalam pelayanan kesehatan, DPRD harus keras mengawasi,” pungkas Muis Ade. (*)
