POSTTIMUR.COM, TERNATE — Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP FORMAPAS MALUT) menyoroti pembahasan internal DPRD Kota Ternate terkait usulan kenaikan tunjangan anggota dewan, peningkatan kapasitas perjalanan dinas (perjadin), serta pokok-pokok pikiran (pokir).
Sorotan tersebut mencuat di tengah kondisi fiskal Pemerintah Kota Ternate yang disebut masih menghadapi tekanan. Pemberitaan sebelumnya menyebut pembahasan tiga opsi tersebut muncul dalam rekaman rapat internal DPRD yang beredar di publik.
Ketua Umum PP FORMAPAS MALUT, Riswan Sanun, menilai polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan boleh atau tidaknya DPRD mengusulkan anggaran, tetapi menyangkut skala prioritas, transparansi, dan kepatutan penggunaan uang publik.
“Rakyat terus diminta memahami efisiensi dan keterbatasan fiskal, tetapi ketika berbicara tentang kepentingan internal DPRD, yang muncul justru pembahasan tunjangan, perjalanan dinas dan pokir. Publik wajar bertanya, sebenarnya siapa yang sedang diprioritaskan?”
Menurut Riswan, DPRD memang memiliki fungsi dan kewenangan dalam pembahasan APBD. Namun, kewenangan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk memastikan anggaran daerah digunakan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak.
“Jangan sampai DPRD terlihat lebih sibuk menghitung berapa tambahan tunjangan dan perjadin yang bisa diperoleh daripada menghitung berapa banyak persoalan rakyat yang belum diselesaikan.”
FORMAPAS: APBD Bukan Ruang Memperbesar Fasilitas
Riswan menegaskan bahwa APBD semestinya menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar ruang untuk memperbesar fasilitas lembaga politik.
Karena itu, menurutnya, setiap usulan penambahan anggaran DPRD perlu dibuka kepada publik secara transparan, mulai dari nilai yang diusulkan, dasar kebutuhan, urgensi, sumber pembiayaan hingga manfaatnya bagi masyarakat.
“Kalau memang untuk kepentingan publik, buka datanya. Berapa anggarannya, untuk apa, apa urgensinya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat?”
Ia juga menekankan bahwa kritik FORMAPAS MALUT bukan berarti menolak hak keuangan anggota DPRD. Persoalan yang disoroti adalah prioritas kebijakan anggaran ketika ruang fiskal daerah sedang terbatas.
“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, pelayanan publik diminta efisien, tetapi lembaga politik justru sibuk memperjuangkan tambahan fasilitasnya sendiri. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal kepantasan dan keberpihakan anggaran.”
Tiga Opsi Dibahas dalam Rekaman
Polemik ini sebelumnya mencuat setelah rekaman pembahasan internal DPRD Kota Ternate beredar dan diberitakan sejumlah media.
Dalam pemberitaan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate dari Fraksi Gerindra, Zulfikri Andili, disebut mendorong agar tiga opsi, yakni kenaikan tunjangan, peningkatan kapasitas perjalanan dinas, dan pokir, dibahas lebih lanjut.
“Tiga opsi ini menurut saya sangat penting.”
Dalam rekaman yang diberitakan, Zulfikri juga menyebut bahwa pokir memiliki beban anggaran yang lebih besar, sementara tunjangan dan perjalanan dinas dinilai memiliki porsi yang lebih kecil.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif, dalam rekaman tersebut meminta agar anggota DPRD menyatukan kepentingan sebelum membawa usulan kepada pemerintah daerah.
“Kira-kira mana yang paling bisa kita negosiasi dengan pemerintah daerah.”
Nurlaela juga menekankan pentingnya menentukan kebutuhan yang paling penting dan realistis untuk diperjuangkan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate dari Fraksi PPP, Muzakir Gamgulu, sebagaimana diberitakan, menyebut tiga kepentingan tersebut dapat dibawa bersama dalam komunikasi dengan Wali Kota.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate dari Fraksi PKB, Farijal S. Teng, meminta agar setiap opsi dihitung secara konkret sehingga besaran tambahan anggaran yang diperlukan dapat diketahui.
Nurlaela Sebut Rekaman Terjadi pada 2025
Di tengah polemik tersebut, Nurlaela Syarif disebut memberikan tanggapan bahwa kejadian dalam rekaman merupakan peristiwa pada 2025.
“Berita so basi, terlambat, silahkan, makasi so kase top pe saya, bikin berita gratis,” demikian pernyataan yang diberitakan terkait rekaman tersebut.
Namun, bagi FORMAPAS MALUT, persoalan utamanya bukan mengenai kapan rekaman tersebut dibuat.
Riswan menilai usia rekaman tidak serta-merta menghilangkan substansi pembahasan yang ada di dalamnya.
“Jangan menggeser persoalan dari substansi ke soal usia rekaman. Kalau memang rekaman itu terjadi pada 2025, maka pertanyaan publik justru semakin jelas: apa yang sebenarnya dibahas, apa yang menjadi keputusan dan apakah kebijakan anggaran yang lahir setelahnya sejalan dengan kepentingan rakyat?”
FORMAPAS Desak Transparansi
Riswan menegaskan, DPRD Kota Ternate sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik setiap kebijakan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan lembaga.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah setiap tambahan anggaran benar-benar memiliki urgensi dan manfaat publik.
“DPRD adalah wakil rakyat, bukan lembaga yang berdiri di atas rakyat. Kalau uangnya uang rakyat, maka pertanggungjawabannya juga harus kepada rakyat.”
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan DPRD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar fasilitas lembaga yang berhasil diperjuangkan, tetapi juga dari seberapa jauh persoalan masyarakat dapat dikawal melalui kebijakan anggaran.
“Jangan sampai kursi rakyat justru lebih sibuk mengurus kenyamanan penghuninya daripada penderitaan rakyat yang memilihnya.”
FORMAPAS MALUT meminta pembahasan mengenai tunjangan, perjalanan dinas dan pokir dilakukan secara terbuka serta disertai perhitungan yang jelas, dasar hukum, sumber pembiayaan dan argumentasi mengenai manfaatnya bagi masyarakat.
Sorotan tersebut sekaligus menempatkan DPRD Kota Ternate pada satu pertanyaan publik: di tengah ruang fiskal yang terbatas, kebutuhan mana yang harus lebih dahulu mendapat prioritas anggaran? (*)
