Oleh: Dr. Nurul Hidayah, S.E., M.Si
Akademisi Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Ada sebuah paradoks menarik dari pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan.
Seorang menteri yang selama masa jabatannya cukup terbuka berbicara mengenai kebocoran penerimaan negara, mengejar perusahaan yang diduga melakukan underinvoicing, membidik potensi penerimaan dari puluhan perusahaan, bahkan berani menginvestigasi pejabat internal yang berkaitan dengan persoalan restitusi pajak, tiba-tiba harus meninggalkan kursi bendahara negara.
Purbaya pernah mengungkap bahwa terdapat 10 perusahaan yang terdeteksi melakukan underinvoicing, sebuah praktik yang menurutnya menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara. Ia juga mengejar 40 perusahaan baja dengan potensi penerimaan sekitar Rp5 triliun. Bahkan dalam persoalan restitusi pajak, ia mengaku telah menginvestigasi lima pejabat dan memutuskan mencopot dua di antaranya.
Lalu, tiba-tiba, ia dicopot.
Secara konstitusional, tentu saja Presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri. Purbaya sendiri mengakui bahwa keputusan tersebut merupakan hak Presiden. Ia bahkan mengatakan bahwa kemungkinan pencopotan dirinya sebelumnya sudah ia perhitungkan sekitar 50:50.
Namun, sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk bertanya, kita boleh mengajukan pertanyaan yang lebih jauh:
Apakah setiap pencopotan harus selalu dibaca sebagai kekalahan?
Belum tentu.
Di sinilah muncul sebuah hipotesis yang menarik—meskipun hingga kini belum dapat dibuktikan sebagai fakta.
Bagaimana jika pencopotan Purbaya merupakan bagian dari strategi politik yang jauh lebih kompleks?
Bagaimana jika Presiden Prabowo menyadari bahwa seorang pejabat yang terlalu jauh masuk ke wilayah kebocoran fiskal dapat menghadapi tekanan dan benturan kepentingan yang tidak sederhana?
Maka bisa saja—sekali lagi, ini hanya sebuah hipotesis—pencopotan tersebut bukan semata-mata dimaksudkan untuk melemahkan Purbaya.
Bisa jadi justru untuk mengeluarkannya dari medan pertempuran.
Sebab seorang pejabat yang berada di dalam pemerintahan berada pada posisi yang sangat rentan berhadapan dengan berbagai kepentingan. Ketika masih berada di pusat kekuasaan dan terus membuka titik-titik kebocoran, ia berada tepat di tengah pusaran.
Sebaliknya, ketika sudah tidak lagi memegang jabatan strategis, bentuk tekanan yang dihadapinya bisa saja berubah.
Ironisnya, publik mungkin melihat Purbaya sebagai orang yang “kalah”.
Sementara pihak-pihak yang selama ini merasa terganggu oleh agenda pembenahan penerimaan negara bisa saja melihat pergantian tersebut sebagai sebuah keuntungan.
Para “tikus got”—sebuah metafora untuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari celah administrasi, manipulasi angka, atau kebocoran penerimaan negara—mungkin merasa mendapatkan angin segar.
Namun, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa Purbaya telah selesai.
Sebab jabatan adalah sesuatu yang sementara.
Sementara itu, integritas, pengalaman, dan pengetahuan mengenai bagaimana sebuah sistem bekerja jauh lebih sulit dicopot daripada sebuah kursi menteri.
Purbaya juga menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak selalu harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pada Juli 2026, ia menyampaikan bahwa penerimaan pajak mencapai Rp1.224,3 triliun atau tumbuh 23,7 persen secara tahunan. Strategi yang ditekankan antara lain melalui perbaikan administrasi, pengawasan, tata kelola, dan upaya menutup kebocoran perpajakan.
Di titik inilah pencopotan Purbaya menjadi menarik untuk dibaca.
Ini bukan semata-mata tentang siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Ini tentang apa yang akan terjadi terhadap agenda pembenahan kebocoran negara setelah sosok yang begitu vokal menjalankannya tidak lagi berada di kursi tersebut.
Publik tidak perlu menuduh siapa pun. Tidak perlu menunjuk “mafia” tertentu. Tidak perlu pula membangun teori konspirasi.
Cukup awasi satu hal:
Apakah pemberantasan kebocoran terus berjalan setelah Purbaya pergi? Jika jawabannya iya, berarti sistem memang lebih besar daripada seorang menteri.
Namun, jika setelah pergantian tersebut agenda memburu kebocoran melemah, pemeriksaan melambat, pengawasan kembali longgar, dan berbagai celah yang sebelumnya mulai ditutup kembali terbuka, maka publik tentu memiliki alasan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih serius.
Sebab masalahnya bukan lagi tentang Purbaya. Masalahnya adalah siapa yang diuntungkan ketika seorang pejabat yang sedang mempersempit ruang kebocoran tiba-tiba kehilangan kewenangannya?
Pertanyaan tersebut tidak harus dijawab dengan tuduhan. Ia cukup dijawab dengan data, kebijakan, dan apa yang terjadi setelah pergantian kekuasaan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan, melainkan pada apakah kebocoran penerimaan negara benar-benar semakin tertutup atau justru kembali menemukan ruang.
Dan mungkin di situlah sebuah strategi politik—jika memang ada—pada akhirnya akan terlihat.
Kadang-kadang seorang pemain tidak dikeluarkan dari papan karena ia kalah.
Kadang ia dipindahkan dari papan karena papan itu sendiri terlalu berbahaya.
