Sekum HMI Sorong Pertanyakan Peran KNPI Kabupaten Sorong: Jangan Hanya Diam, Pemuda Butuh Organisasi yang Bergerak
SORONG, POSTTIMUR.COM — Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong, Adi Saputra Tueka, mempertanyakan peran dan kinerja Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sorong dalam memperjuangkan aspirasi serta kepentingan pemuda di daerah tersebut.
Adi menilai, KNPI seharusnya menjadi wadah konsolidasi organisasi kepemudaan, ruang pertukaran gagasan, sekaligus jembatan komunikasi antara pemuda dan pemerintah daerah. Namun, menurutnya, keberadaan organisasi tersebut perlu dibuktikan melalui program kerja dan kontribusi nyata yang dapat dirasakan oleh kalangan pemuda.
“Pertanyaan saya sederhana: apa sebenarnya fungsi KNPI Kabupaten Sorong kalau pemuda membutuhkan ruang perjuangan, tetapi peran organisasi ini tidak terlihat sebagaimana yang diharapkan? KNPI dibentuk untuk menghimpun dan memperjuangkan kepentingan pemuda, bukan sekadar menjadi organisasi yang ada di atas kertas,” tegas Adi.
Ia mengatakan, persoalan pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, hingga keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah semestinya menjadi perhatian organisasi kepemudaan.
Menurut Adi, KNPI perlu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, merangkul organisasi kepemudaan, serta membuka ruang dialog agar berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda dapat diperjuangkan secara terarah.
Pertanyakan Transparansi dan Pengelolaan Aset KNPI
Selain menyoroti peran organisasi, Adi juga meminta penjelasan terbuka mengenai keberadaan dan pengelolaan aset KNPI Kabupaten Sorong.
Ia mempertanyakan jenis aset yang dimiliki organisasi, lokasi keberadaannya, status kepemilikan, serta pemanfaatannya untuk mendukung program dan kegiatan kepemudaan.
Menurutnya, apabila terdapat aset organisasi, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai pemuda hanya mendengar nama besar KNPI, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang aset, program kerja, dan manfaat nyata organisasi bagi mereka. Kami meminta keterbukaan mengenai hal ini. Jika memang ada aset organisasi, jelaskan keberadaan, status, dan pemanfaatannya secara transparan,” ujarnya.
Adi menegaskan, permintaan tersebut merupakan dorongan agar KNPI Kabupaten Sorong memberikan penjelasan yang didukung data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta agar informasi mengenai program kerja dan pengelolaan aset disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya organisasi kepemudaan.
Minta Evaluasi Kepemimpinan KNPI
Adi turut menyoroti tanggung jawab kepemimpinan dalam organisasi kepemudaan. Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja, program, dan keberpihakan terhadap kepentingan pemuda.
Ia menilai, evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan apabila pelaksanaan program dan fungsi organisasi dinilai belum menjawab kebutuhan kalangan muda.
“Kalau memang tidak mampu menjalankan amanah dan menggerakkan organisasi, jangan memaksakan diri untuk terus bertahan dalam jabatan. Evaluasi diri dan berikan ruang kepada orang lain yang siap bekerja. Kalau tidak mampu memimpin KNPI, lebih baik mundur secara terhormat daripada membiarkan pemuda kehilangan ruang perjuangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi tertentu, melainkan sebagai bentuk desakan agar KNPI Kabupaten Sorong melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan, program kerja, transparansi organisasi, dan kontribusinya bagi pemuda.
Pemuda Butuh Kerja Nyata, Bukan Sekadar Seremoni
Lebih lanjut, Adi berharap KNPI Kabupaten Sorong segera mengambil langkah konkret, mulai dari konsolidasi organisasi kepemudaan, penyelenggaraan dialog terbuka, penyampaian informasi program kerja, hingga penjelasan mengenai pengelolaan aset organisasi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah dan seluruh elemen pemuda membangun komunikasi yang konstruktif agar KNPI dapat menjalankan perannya secara optimal.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial, tetapi harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan kapasitas, dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Pemuda Kabupaten Sorong tidak boleh hanya dijadikan pelengkap dalam acara seremonial. Pemuda harus dilibatkan, didengar, dan diberi ruang untuk menentukan arah masa depannya. KNPI harus hadir sebagai wadah perjuangan, bukan sekadar simbol organisasi,” tutup Adi.
Adi berharap kritik tersebut menjadi momentum bagi KNPI Kabupaten Sorong untuk memberikan penjelasan terbuka sekaligus menunjukkan hasil kerja yang dapat dinilai secara nyata oleh masyarakat dan organisasi kepemudaan.
Kini, perhatian tertuju pada bagaimana KNPI Kabupaten Sorong menjelaskan peran, program kerja, serta pengelolaan aset yang dipertanyakan. Klarifikasi dari pihak KNPI juga diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai persoalan tersebut.
Reporter: Zahra