Sumpah Pemuda 2026 di Halbar: Saatnya Pemuda Menjadi Tuan di Tanah Sendiri

Oleh: Zunaidi Z. Yakin, S.E., M.M.

Sekretaris ISEI Komisariat Halmahera Barat

Setiap 28 Oktober, kita kembali mengucapkan ikrar yang sama: bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun, di tengah peringatan Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 ini, ada satu pertanyaan yang patut kita ajukan: sejauh mana semangat persatuan dan perjuangan itu benar-benar hidup di Halmahera Barat?

Sembilan puluh delapan tahun lalu, para pemuda Indonesia berani membayangkan sebuah bangsa yang saat itu belum merdeka. Mereka datang dari latar belakang suku, daerah, dan bahasa yang berbeda, tetapi memilih berdiri di atas cita-cita bersama.

Kini, Indonesia telah merdeka. Halmahera Barat pun terus bergerak membangun daerahnya. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah pemuda Halbar sudah benar-benar menjadi bagian utama dari perubahan, atau masih sebatas penonton di tanah sendiri?

Kekayaan Alam, Tantangan Pembangunan

Halmahera Barat bukan daerah yang miskin potensi. Teluk Jailolo menawarkan keindahan alam dan peluang pariwisata. Pala dan cengkeh menjadi bagian penting dari kekuatan perkebunan rakyat. Laut menyimpan sumber daya perikanan, sementara peluang investasi di berbagai sektor terus menjadi perhatian.

Namun, kekayaan alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah baru akan berarti apabila mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membuka ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Di sinilah tantangan besar Halmahera Barat.

Ketika sebagian anak muda harus merantau ke Halmahera Tengah untuk bekerja, kita tidak seharusnya buru-buru menyalahkan pilihan mereka. Merantau adalah hak setiap orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, keadaan tersebut patut menjadi bahan evaluasi: mengapa kesempatan untuk tumbuh dan bekerja di daerah sendiri belum cukup menarik atau belum tersedia bagi semua orang?

Persoalannya bukan sekadar pemuda yang meninggalkan kampung halaman. Persoalannya adalah bagaimana daerah mampu menghadirkan peluang agar pemuda yang ingin bertahan, berkarya, dan membangun masa depan di Halbar juga memiliki kesempatan yang layak.

Jangan Hanya Mengundang Pemuda untuk Bertepuk Tangan

Selama ini, salah satu persoalan yang perlu kita kritik adalah kecenderungan menempatkan pemuda hanya sebagai pelengkap kegiatan pembangunan.

Dalam acara seremonial, pemuda mudah dilibatkan. Mereka menjadi panitia, peserta, bahkan pengisi acara. Namun, ketika keputusan strategis mengenai investasi, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja dibahas, apakah suara pemuda sudah benar-benar diperhitungkan?

Pemuda tidak cukup hanya diundang untuk mendengarkan pidato. Mereka harus diberi ruang untuk merumuskan gagasan, mengawasi kebijakan, mengelola usaha, dan ikut menentukan arah pembangunan.

Pembangunan yang tidak memberikan ruang memadai bagi generasi muda berisiko melahirkan ketergantungan. Daerahnya kaya, tetapi anak mudanya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Investasi masuk, tetapi pelaku usaha lokal belum tentu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi. Sumber daya tersedia, tetapi nilai tambahnya justru lebih banyak dinikmati pihak di luar daerah.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan Halbar tidak boleh berhenti pada banyaknya proyek atau besarnya nilai investasi. Kita juga harus bertanya: berapa banyak anak muda yang memperoleh pekerjaan, berapa banyak usaha lokal yang tumbuh, dan berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal di daerah?

Tiga Tantangan Pemuda Halbar pada 2026

Tantangan generasi muda hari ini memang berbeda dari 1928. Perjuangan tidak lagi hanya berbicara tentang kemerdekaan politik, tetapi juga tentang kemandirian ekonomi, persatuan sosial, kelestarian lingkungan, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman.

Pertama, tantangan digital dan krisis literasi.

Teknologi membuka kesempatan besar bagi pemuda untuk belajar, membangun usaha, memasarkan produk, dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun, ruang digital juga membawa risiko, mulai dari judi daring (online), jeratan pinjaman daring yang tidak terkendali, penipuan digital, hingga penyebaran hoaks yang dapat memperuncing perbedaan politik dan identitas.

Pemuda Halbar harus mampu menjadi pengguna teknologi yang produktif sekaligus warga digital yang kritis. Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi pengetahuan, mempromosikan potensi desa, dan mengawasi kebijakan publik, bukan tempat menyebarkan kebencian.

Kedua, tantangan lingkungan dan keberlanjutan.

Hutan, laut, tanah, serta perkebunan merupakan modal kehidupan masyarakat Halbar. Jika lingkungan rusak, masyarakatlah yang pertama kali menanggung akibatnya.

Karena itu, pemuda harus mengambil peran dalam menjaga kebersihan pesisir, mengurangi sampah plastik, melindungi kawasan hutan, dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Nilai-nilai kearifan lokal, termasuk praktik sasi di wilayah yang mengenalnya, patut dipelajari dan diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam.

Menjaga lingkungan bukan berarti menolak pembangunan. Justru, pembangunan yang baik harus memastikan bahwa kekayaan hari ini tidak berubah menjadi bencana dan kemiskinan bagi generasi berikutnya.

Ketiga, tantangan persatuan dan mentalitas.

Halmahera Barat memiliki keragaman masyarakat, sejarah, dan identitas lokal yang harus dirawat sebagai kekuatan bersama. Pengalaman konflik sosial pada 1999–2000 menjadi pengingat bahwa perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat meninggalkan luka panjang.

Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memusuhi tetangga. Kritik terhadap pemerintah tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu. Identitas suku, agama, dan wilayah tidak boleh diperalat demi kepentingan politik sesaat.

Di sisi lain, pemuda juga perlu membangun kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Menjadi anak muda dari Ibu, Sahu, Jailolo, atau Loloda bukanlah alasan untuk merasa tertinggal. Identitas lokal justru dapat menjadi sumber kebanggaan, kreativitas, dan kekuatan ekonomi jika diolah dengan pengetahuan serta keberanian untuk berinovasi.

Tiga Sumpah Baru untuk Halmahera Barat

Lalu, apa makna Sumpah Pemuda bagi Halbar pada 2026? Menurut saya, semangat 1928 perlu diterjemahkan ke dalam tiga komitmen nyata: Sumpah Karya, Sumpah Persatuan, dan Sumpah Keberanian.

Pertama, Sumpah Karya: berhenti menjadi penonton, mulailah menciptakan peluang.

Kritik terhadap pemerintah dan keadaan daerah tetap penting. Namun, kritik akan jauh lebih bermakna apabila disertai gagasan, kerja nyata, dan keberanian untuk memulai.

Jika potensi kelapa dapat dikembangkan menjadi kopra berkualitas, minyak kelapa, atau produk turunan lainnya, mengapa pengembangan nilai tambah tidak diperluas melalui usaha pemuda? Jika potensi wisata Jailolo dapat menarik pengunjung, mengapa peluang usaha homestay, kuliner lokal, jasa pemandu, dan ekonomi kreatif tidak semakin diperkuat?

Tentu, usaha-usaha tersebut membutuhkan modal, pendampingan, akses pasar, keterampilan, serta kepastian aturan. Karena itu, tanggung jawab tidak boleh dibebankan kepada pemuda semata. Pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan lembaga keuangan perlu membangun ekosistem yang memungkinkan usaha anak muda bertahan dan berkembang.

Gagasan satu desa, satu usaha unggulan pemuda dapat menjadi titik awal. Namun, jangan berhenti sebagai slogan. Setiap desa perlu memetakan potensi, memilih usaha yang realistis, menyusun rencana bisnis, dan mengukur hasilnya secara berkala.

Pemuda tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk berkontribusi. Mereka bisa memulai dari kebun, laut, pasar, desa wisata, teknologi digital, atau usaha kecil yang perlahan berkembang menjadi sumber penghidupan.

Kedua, Sumpah Persatuan: berbeda pilihan, tetap satu Halmahera Barat.

Persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan justru diuji ketika kita berbeda pandangan, bersaing dalam politik, atau berhadapan dengan kepentingan yang tidak sejalan.

Pemuda Halbar harus berani menolak politik uang, provokasi, dan politik identitas yang memecah masyarakat. Perbedaan pilihan kepala daerah adalah bagian dari demokrasi, bukan alasan untuk merusak persaudaraan.

Semangat Marimoi Ngone Futuru—bersatu kita teguh—harus diterjemahkan ke dalam sikap saling menghormati, dialog, dan kerja bersama lintas wilayah maupun kelompok masyarakat.

Kita boleh berbeda pilihan dalam bilik suara, tetapi setelah pemilihan selesai, kita tetap memiliki tanggung jawab yang sama: menjaga kedamaian dan membangun Halmahera Barat.

Ketiga, Sumpah Keberanian: berani mengambil peran dan mengawal masa depan sendiri.

Menjadi tuan di tanah sendiri bukan berarti menutup pintu bagi investor dari luar daerah. Investasi tetap dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja, memperluas pasar, dan mempercepat pembangunan.

Namun, investasi harus memberikan manfaat yang adil dan terukur bagi masyarakat setempat. Pemuda perlu mendorong agar tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan, pelaku usaha lokal dapat masuk dalam rantai pasok, lingkungan dilindungi, dan setiap kegiatan usaha mematuhi aturan.

Keberanian juga berarti berani masuk ke dunia usaha, memperkuat BUMDes, mengembangkan koperasi, mengikuti proses pemerintahan desa, serta mengawasi penggunaan anggaran publik secara kritis dan bertanggung jawab.

Pemuda harus berani bertanya ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi juga harus siap menawarkan solusi. Mereka tidak cukup hanya menuntut perubahan dari luar; mereka perlu mempersiapkan diri agar mampu memimpin perubahan dari dalam.

Menjadi tuan di tanah sendiri bukan semata-mata soal siapa yang menguasai jabatan. Maknanya jauh lebih luas: masyarakat memiliki kapasitas untuk menentukan arah pembangunan, mengelola potensi lokal, menikmati hasil kerja, dan menjaga masa depan daerahnya.

Dari Upacara Menuju Gerakan Nyata

Sembilan puluh delapan tahun lalu, para pemuda Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari keberanian menyatukan tekad. Hari ini, semangat yang sama harus diwujudkan melalui kerja nyata di Halmahera Barat.

Kita membutuhkan lebih dari sekadar upacara, spanduk, dan foto bersama. Kita membutuhkan gerakan yang dapat diukur: bertambahnya usaha pemuda, terbukanya akses pelatihan dan pekerjaan, meningkatnya keterlibatan anak muda dalam pengambilan keputusan, terjaganya lingkungan, serta menguatnya persaudaraan antarmasyarakat.

Pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna. Pemerintah desa perlu memberi kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal. Dunia usaha perlu membangun kemitraan yang adil. Sementara itu, organisasi kepemudaan dan kampus harus menjadi tempat lahirnya gagasan, kader pemimpin, serta gerakan sosial yang berkelanjutan.

Pemuda sendiri harus berhenti meragukan kemampuannya. Jangan menunggu semua keadaan sempurna untuk mulai berkarya. Mulailah dari apa yang tersedia, bangun kerja sama, tingkatkan keterampilan, dan tuntut kebijakan yang mendukung dengan cara yang bertanggung jawab.

Sebab, masa depan Halmahera Barat tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang mengelolanya.

Pada 28 Oktober 2026 ini, mari kita perbarui makna Sumpah Pemuda. Bukan dengan mengganti ikrar sejarah, melainkan dengan menghidupkan kembali semangatnya melalui karya, persatuan, dan keberanian.

Jangan hanya bertanya apa yang telah diberikan Halmahera Barat kepada kita. Bertanyalah juga: apa yang sudah kita kerjakan untuk masa depan Halmahera Barat?

Sebab, pemuda yang besar bukanlah pemuda yang hanya bangga pada tanah kelahirannya, melainkan pemuda yang bersedia bekerja, berjuang, dan bertanggung jawab atas masa depan tanahnya sendiri.

Hidup Pemuda! Hidup Halmahera Barat!