POSTTIMUR.COM, JAKARTA — Kiprah akademisi Universitas Indonesia (UI) dalam mendorong pembangunan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) kembali mendapat perhatian di tingkat nasional.
Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han), dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), terpilih sebagai nominator DPD RI Award 2026 mewakili Provinsi Maluku Utara.
Kiprah Rachma mendapat apresiasi dari Senator DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, S.E. Menurut Hasby, keterlibatan Rachma dalam mendorong penguatan pangan, sektor perikanan, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur dasar di Morotai merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi terhadap pembangunan daerah.
“Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat,” ujar Hasby saat ditemui di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Dorong Nelayan Morotai Keluar dari Jeratan Monopsoni
Salah satu perhatian Rachma adalah persoalan rantai ekonomi nelayan Morotai yang selama ini dinilai masih menghadapi struktur pasar yang lemah.
Hasil tangkapan nelayan cenderung terpusat pada perusahaan pengolah tertentu sehingga posisi nelayan sebagai produsen belum memiliki daya tawar yang kuat.
Rachma mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-Galo sebagai salah satu upaya memutus mata rantai monopsoni.
Melalui pendekatan tersebut, rantai dingin, pengelolaan hasil tangkapan, penyediaan sarana produksi hingga pengolahan produk perikanan diarahkan untuk dikelola secara lebih terintegrasi.
Hasil tangkapan tuna tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah seperti abon, bakso dan fillet beku.
“Tolok ukur keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai terletak pada sejauh mana nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh para nelayan sebagai ujung tombak sektor ini,” kata Rachma, sebagaimana dikutip Hasby.
Menurut Rachma, persoalan rantai dingin menjadi salah satu mata rantai penting dalam pembangunan perikanan Morotai. Tanpa dukungan fasilitas penyimpanan dan distribusi yang memadai, nelayan akan tetap berada pada posisi sebagai penjual bahan mentah.
“Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk memutus lingkaran setan ini. Ini juga bagian dari ketahanan pangan di sektor perikanan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) Perikanan yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang pasar, pengelola cold storage berbasis energi terbarukan, sekaligus membuka akses pemasaran langsung ke pasar internasional.
Lumbung Pangan dari Desa, Hidupkan Kembali Lahan Tidur
Perhatian Rachma tidak hanya tertuju pada sektor kelautan. Persoalan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perdesaan Morotai juga menjadi bagian dari agenda pemberdayaan yang didorongnya.
Di Desa Tiley Kusu, misalnya, petani masih menghadapi ancaman gagal panen akibat luapan sungai ketika hujan. Kondisi tersebut diperparah keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya manusia dalam mengelola lahan secara optimal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Rachma menggagas konsep Trans Lokal New Transmigrasi, yang diarahkan untuk menghidupkan kembali lahan tidur, memperkuat produksi pangan dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal.
“Program Trans Lokal New Transmigrasi akan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai,” ujar Kepala Desa Tiley Kusu, Sugiatno, sebagaimana dikutip Hasby.
Persoalan infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian. Di Desa Aha, misalnya, petani masih harus melewati jembatan yang kondisinya memprihatinkan untuk membawa hasil pertanian.
Bagi Hasby, persoalan tersebut tidak dapat dilihat semata sebagai masalah infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi pangan dan keselamatan masyarakat.
“Setiap langkah di atas jembatan itu adalah taruhan nyawa. Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi martabat manusia yang menghidupi bangsa. Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan,” tegas Hasby, mengutip keprihatinan Rachma.
Morotai Masuk Peta Penguatan Infrastruktur Pangan Nasional
Salah satu capaian strategis Tim Ekspedisi Patriot UI (TEP UI) Morotai di bawah kepemimpinan Rachma adalah mendorong pembangunan infrastruktur pascapanen, termasuk pembangunan gudang Bulog di Morotai.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pembangunan 100 lokasi gudang beras baru dengan nilai mencapai Rp5 triliun dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen.
Selain Morotai, tiga kabupaten lain di Maluku Utara juga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan gudang Bulog, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
Bagi Hasby, penguatan infrastruktur pangan tersebut menjadi sangat penting bagi Maluku Utara yang memiliki karakter geografis kepulauan.
Maluku Utara memiliki 10 kabupaten/kota yang tersebar di ratusan pulau dengan wilayah perairan yang dominan. Kondisi geografis tersebut membuat distribusi pangan dan koordinasi kelembagaan membutuhkan dukungan sistem logistik yang lebih kuat.
Karena itu, Hasby mendorong peningkatan status kelembagaan Bulog di Maluku Utara agar mampu memberikan pelayanan pangan yang lebih efektif.
“Kami mendorong agar Dirut BULOG segera menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon. Dengan peningkatan tipologi, koordinasi di 10 kabupaten/kota dengan 975 pulau yang luas wilayah perairan mencapai 69,07 persen dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Menurut Hasby, penguatan kelembagaan Bulog bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kemampuan negara menjamin ketersediaan dan distribusi pangan di wilayah kepulauan.
“Ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur,” sambungnya.
Dari Morotai untuk Indonesia
Kiprah TEP UI Morotai di bawah kepemimpinan Rachma sebelumnya juga mendapat pengakuan melalui Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI dalam kategori Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat.
Kini, Rachma kembali mendapat ruang dalam ajang DPD RI Award 2026 sebagai nominator yang mewakili Maluku Utara.
Hasby menilai nominasi tersebut dapat menjadi inspirasi bahwa pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan akademisi, masyarakat, dunia usaha dan berbagai elemen lainnya.
Ia berharap Rachma tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan Maluku Utara, khususnya dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
“Saya berharap Ibu Rachma terus mendampingi Maluku Utara. Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,” pungkas Hasby.
Dari Morotai untuk Indonesia, ketahanan pangan tidak hanya dibangun dari pusat, tetapi dimulai dari desa-desa di wilayah tapal batas. (*)
