TIMURPOST.com, JAKARTA – Pada saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibanjiri dengan kasus-kasus Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang di lakukan oleh orang-orang yang selalu mencitrai nama baik birokrasi dan atau lembaga pemerintahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK RI) dan lembaga terkait, harus terbuka dan lebih jelih lagi mengawal dan menangani kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini Wilaya Maluku Utara(Malut) seperti yang dilakukan oleh Fifian AdeNingsi Mus dan Aliong Mus, di kabupaten kepulauan Taliabu dan Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
Kordinator Aliansi Mahasiswa Aksi Anti Korupsi saat Dikonvermasi oleh Cru POSTTIMUR.com Fikran mengatakan bahwa, menurut kami KPK lemah tangani kasus korupsi yang merajalela di Kabupaten Kepulauan Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula yang dilakukan oleh Bupati Aliong Mus dan Bupati Fifian AdeNingsi Mus. Rabbu(09/02/2022).
“Untuk itu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK RI yang dipimpin Firly Bahuri, maka kasus dugaan korupsi secepatnya harus di usut tuntas sampai selesai,” Bebernya Fikran.
Fikram bilang, fakta Kasus korupsi pemotongan Dana desa di 71 desa pada 8 Kecamatan dengan tahun anggaranya 2017 di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 4 miliar lebih, sumber anggaran ADD dan DD Kabupaten Pulau Taliabu tahap satu tahun 2017 lalu yang dilakukan dengan cara transfer ke perusahaan atas nama CV. Syafaat Perdana yang merupakan badan usaha, milik dari tersangka berinsial AG, dan dilakukan pemotongan sebesar Rp 60 juta per desa.
“Dengan dugaan kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, maka harapkan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) harus lebih serius untuk menangani kasus tersebut,” Harapnya.
“Kasus korupsi pembangunan Pawer Hause atau PLTD Baringin Jaya, yang melibatkan mantan kepala Dinas pertambangan dan Enegi Kabupaten Pulau Taliabu Fifian Ade Ningsi Mus, pada tahun 2015 lalu sebesar Rp 3 miliar lebih,” Jelasnya Aktifis Sosial Itu.
Kordinator Aliansi Mahasiswa Aksi Anti Korupsi, menyampaikan tiga poin tuntutan yang akan menjadi gerakan aksi di hari Jum’at nanti.
Dihari Jumat yang akan datang ini lanjut kata Fikram, kami akan menduduki gedung KPK RI untuk mendesak secepatnya memanggil Aliong Mus selaku Bupati kabupaten kepulauan Taliabu dan Fifian Ade Ningsi Mus selaku Bupati kabupaten kepulauan Sula. Dengan massa Aksi 50 Mahasiswa yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Aksi Anti Korupsi.
1. Mendesak KPK secepatnya usut tuntas kasus dugaan korupsi pemotongan Dana di 71 desa pada 8 kecamatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 4 miliar atas pencairan ADD dan AD dilakukan dengan cara transfer ke perusahaana CV Syafaat Perdana yang melibatkan Aliong Mus selaku Bupati kabupaten kepulauan Taliabu.
3. Mendesak KPK secepatnya usut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan pawer hause atau PLTD Baringin Jaya tahun anggaran 2015 sebesar Rp 3 miliar yang melibatkan Fifian Ade Ningsi Mus selaku Bupati kabupaten kepulauan Sula.
4. Mendukung KPK tetapkan Aliong Mus selaku Bupati kabupaten kepulauan Taliabu dan Fifian Ade Ningsi Mus selaku Bupati kabupaten kepulauan Sula sebagai tersangka.
#tp/Red
2 komentar