Ketum DPC. PERMAHI; Pj Gubernur Papua Barat Daya Harus Serius Menyikapi Pemilu

Berita39 Dilihat

TIMURPOST.com,PAPUA–Pejabat kepala daerah itu tak hanya sekedar melanjutkan atau menyelesaikan masa jabatan sampai pilkada yang akan datang.

Apalagi, mempersiapkan urusan politik di tahun 2024. Sementara tugas dan amanat dari pada pembukaan UUD 1945 itu di lupakan yakni tentang mencerdeskan kehidupan bangsa.”Ungkap Risal Abusama melalui whatshapp, Sabtu,4 Maret 2023.

Ketua DPC Permahi Kota Sorong Risal Abusama Kepada Posttimur.com mengatakan bahwa tugas seorang pj. Gubernur itu bukan hanya mempersiapkan pemilunya Tapi harus benar-benar bekerja untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat serta menjalankan hal yang menjadi kepentingan masyarakat di daerah.

Lantas apa kaitanya 9 prioritas 100 hari kerja yang di lakukan oleh bapak pj. Gubernur ini. Yang saya takutkan 9 prioritas 100 hari kerja ini adalah bagian dari pada bentuk kampanye politik di 2024. Sementara, persiapan daerah dalam menyambut pemilu belum ada kesiapan yang matang.”ujarnya

”Sekali lagi saya hanya ingatkan bahwa pj. Gubernur ialah sebatas perpanjangan tangan. Bukan lebih. Toh juga 9 prioritas 100 hari kerja ini soal2 pembangunan. Sejauh inikan belum ada gambaran umum kepada masyarakat soal master camp penataan ibu kota papuabarat daya sudah sampai dimana”.

lanjut Risal, Seharusnya pj gubernur papua barat daya mempersiapkan pemilu yang akan kita hadapi di tahun 2024 nanti serta mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan dari Bapak Presiden untuk di bawah ke daerah,” agar lebih mantap persiapannya.

”Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu isu yang kemudian masih di persoalkan adalah tentang bagaimana kepala daerah aktif dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Artinya Bukan hanya sekedar sukses dalam penyelenggaraan, akan tetapi papua barat daya dalam hal ini pemerintah daerah bisa mencegah serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat”.

Jangan Sampai kejadian di tahun 2019 itu di ulang lagi yakni ratusan nyawa meninggal hanya dalam memperjuangan kesuksesan dari pada pemilu serentak sebelumnya.Olehnya itu kepada pj. Gubernur papua barat daya harus menyikapi persoalan pemilu yang ada di daerah dengan serius. Sebab papua barat daya adalah bayi yang baru lahir.”Tuturnya

Sehingga peluang untuk terciptanya kekosongan hukum kian masif terjadi. Serta akan berpeluang untuk merusak tatanan sistem dari pada demokrasi itu sendiri. Tutup Risal Abusama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *