Oleh : Winda Dwi Lestari
Kritik terhadap komunikasi publik para pejabat bukanlah hal yang lahir dari kebencian, tetapi dari rasa kecewa yang terus diakumulasi. Dalam sistem demokrasi, pejabat adalah representasi suara rakyat, bukan sekadar penyampai kebijakan. Ketika suara yang keluar dari mereka terasa asing, dingin, dan jauh dari empati, maka wajar bila rakyat merasa tidak lagi memiliki wakil yang benar-benar berpihak.
Contoh ketika terjadi bencana alam atau lonjakan harga bahan pokok. Harapan publik sederhana yaitu hadirnya pemimpin yang mengakui penderitaan mereka dan memberi rasa aman lewat informasi yang jujur dan jelas. Namun apa yang sering terjadi? Banyak pejabat justru mengeluarkan pernyataan yang defensif, menyalahkan masyarakat, atau bahkan menggiring narasi seolah-olah keadaan tidak seburuk kenyataannya. Ini adalah bentuk komunikasi top-down yang tidak lagi relevan di zaman keterbukaan informasi.
Bahkan dalam konferensi pers atau wawancara media, sejumlah pejabat tampak lebih fokus menjaga citra daripada menyampaikan substansi. Komunikasi yang dibungkus jargon, kalimat mutar-mutar, atau bahkan tidak menjawab inti pertanyaan publik, menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kejelasan. Rakyat tidak membutuhkan diplomasi basa-basi—mereka butuh kejujuran yang membumi.
Lebih parah lagi, di era media sosial, setiap pernyataan dapat dikutip, dipotong, dan dibahas publik secara terbuka. Maka ketika seorang pejabat melontarkan komentar yang tidak sensitif—entah tentang pengangguran, pendidikan, atau harga pangan—respon publik bisa sangat cepat dan luas. Komentar yang mungkin dulu hanya menjadi angin lalu, kini bisa menjadi pemicu krisis citra dan kepercayaan. Sayangnya, alih-alih belajar dari reaksi itu, beberapa pejabat justru memilih membela diri atau menyalahkan publik karena “salah mengartikan”.
Komunikasi publik yang baik menuntut tiga hal yaitu empati, konsistensi, dan transparansi. Empati berarti berbicara dengan kesadaran akan realitas yang dialami masyarakat. Konsistensi berarti menjaga kesesuaian antara kata dan tindakan. Transparansi berarti membuka ruang bagi dialog, kritik, dan akuntabilitas. Tanpa tiga hal ini, komunikasi hanya akan menjadi pertunjukan kosong—berisik, tetapi tak bermakna. Sudah waktunya para pejabat menyadari bahwa komunikasi bukan hanya soal bagaimana mereka terlihat, tetapi tentang bagaimana mereka dirasakan. Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya menilai pemimpinnya dari apa yang dilakukan, tapi juga dari bagaimana mereka berbicara—di saat krisis, di saat marah, dan di saat rakyat butuh penguatan. Jika lidah adalah senjata, maka bijaklah menggunakannya. Jika suara adalah alat penghubung, maka jangan biarkan ia malah menciptakan jarak.
