Posttimur.com, Ternate–Kampus adalah sebuah Laboratorium penting dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan. Sebab disanalah tempat untuk setiap orang mengembangkan bakat dan minat serta ilmu yang dia pelajari sewaktu masih di bangku SMA. Namun menjadi “MAUT” ketika ada peryataan dari REKTOR Unkhair kepada mahasiswanya sendiri.
Dari penyataan tersebut menjadikan lembaga legislatif kampus yang berada di lingkungan Unkhair mengkritisi hal tersebut. Dimana yang di sampaikan Ketua Komisi IV Advokasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Periode 2023-2024, Nabila S. Adam, saat di temui media, (Sabtu, 17 Agustus 2024).
Nabila menyampaikan keprihatinan mendalam atas pernyataan Rektor Unkhair, Ridha Adjam, terkait keluhan mahasiswa mengenai Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Pernyataan Rektor yang menyebutkan bahwa “Mahasiswa yang Mengeluh Sebaiknya Tidak Kuliah di Unkhair” sangat disayangkan, terutama mengingat situasi yang dihadapi oleh banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Mahasiswa (Presma) Unkhair, Junaidi Ibrahim, sejumlah mahasiswa, termasuk mereka yang menerima beasiswa K1, K2, dan K3 yang sejatinya ditujukan bagi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu, merasa terbebani dengan besarnya biaya IPI. Pengenaan biaya IPI yang tidak memungkinkan adanya skema pembayaran secara cicilan semakin memperburuk kondisi mahasiswa yang kesulitan secara finansial.
Sebab, kami di waktu kemarin pernah melakukan “Advokasi” kepada mahasiswa baru tahun 2023. Dimana “Salah Target” dari pihak Rektorat dalam menempatkan UKT bahkan IPI itu sendiri. Dimana dalam penyataan bahwa mahasiswa yang YATIM dan PIATU harus mendapatkan K1 atau K2. Tetapi hasil advokasi kami masih ada saja yang “Salah Sasaran”. Padahal amanah UU telah menyatakan bahwa “Fakir Miskin” serta Yatim Piatu harus di lindungi.
Sebagai lembaga perwakilan mahasiswa, DPM FEB telah menerima banyak keluhan serupa. Mahasiswa tidak hanya mengeluh soal besaran biaya IPI, tetapi juga terkait ketidakmampuan untuk menyicil pembayaran tersebut. Situasi ini telah memunculkan kekhawatiran bahwa sejumlah mahasiswa mungkin terpaksa harus menghentikan studi mereka karena tidak mampu membayar IPI.
Kami menyesalkan bahwa hingga saat ini, belum ada respons konkret dari pihak rektorat, meskipun berbagai upaya koordinasi dan dialog telah dilakukan oleh BEM Unkhair. Kami memandang bahwa pernyataan dan sikap yang ditunjukkan oleh pihak rektorat tidak mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah.
DPM FEB dengan ini mendesak agar pihak rektorat segera mengeluarkan kebijakan yang lebih bijak dan solutif terkait pembayaran IPI, termasuk memberikan opsi pembayaran secara cicilan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Selain itu, kami mengharapkan adanya dialog yang lebih terbuka dan konstruktif antara pihak rektorat dan perwakilan mahasiswa untuk mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan mahasiswa, DPM FEB akan terus mengawal isu ini dan siap untuk melakukan langkah-langkah lanjutan jika tidak ada perubahan sikap dari pihak rektorat. Kami berharap Unkhair tetap menjadi institusi pendidikan yang mendukung semua mahasiswa, tanpa terkecuali, untuk meraih pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh masalah finansial yang tidak teratasi.
Maka dari pada itu, DPM FEB Unkhair memberi “ALARM” Kepada Rektor Unkhair untuk meminta maaf secara “TERBUKA”. Kalau tidak maka kami akan mengkonsolidasikan seluruh elemen mahasiswa untuk “BERDEMONSTRASI” di depan gedung Rektorat Unkhair. tutup.
Editor: Teluk
