Posttimur.com, Ternate–Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (FKMTSI) Wilayah XIV Menggelar dialog publik bertempat di benteng kalumata kota ternate selatan Dengan tajuk “Dampak Ekonomi Politik Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara, Sabtu (24/08/024) Lalu.
Koordinator Wilayah FKMTSI, Andre Kungaha, kepada awak media, ‘Kegiatan ini kami laksanakan di ternate dengan penuh kerja sama yang cukup kuat serta solidaritas yang tangguh, kerjasama ini ada teman-teman teknik sipil universitas khairun, serta teman-teman Teknik sipil Muhammadiyah maluku utara’. Sebut Andre
Selain itu FKMTSI ini dihimpun beberapa wilayah antara lain, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi, sehingga kegiatan ini bersifat Nasional akan tetapi terselenggara di regional tepatnya di Ternate.
“Dialog yang kami selenggarakan ini adalah mencoba melihat kembali posisi pembangunan infrastruktur di Maluku Utara serta bagaimana proses dalam keputusan politik dan ekonomi pemerintah kita sebagai penanggung jawab dalam aspek pembangunan”. Ungkap Andre Kungaha
Pada kesempatan ini kami mengundang beberapa pembicara handal untuk menyampaikan materi terkait pembangunan infastruktur di malut. Dua pembicara yang kami undang antara lain, Safrin H. Armaiyn. MT, Staf PUPR Maluku Utara yang menjadi Pembicara pertama serta pembicara kedua, Alan Ilyas, S.Sos. Aktivis Maluku Utara.
Sumbet Foto : Riski
Dalam pantauan Posttimur.com , Safrin H. Armaiyn. MT, dalam penyampaian materinya, “bahwa secara geografis Maluku Utara ini terdiri dari wilayah kepulauan, di mana terdiri dari perairan, pesisir, dan daratan yang kemudian membentuk sektor-sektor dalam penyumbang keuangan di Provinsi Maluku Utara”.
Dalam pengembangan wilayah khususnya di wilayah kepulauan kita banyak mengadopsi pengembangan infrastruktur yang berbasis daratan, pengembangan wilayah ini banyak dilakukan di pulau-pulau besar seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan pulau besar lainnya yang mengembangkan teori infrastruktur berbasis daratan. Tutur Safrin
Pembahasan pada tema ini menunjukkan bahwa satu wilayah itu dapat berkembang dan tumbuh secara dinamis jika ada bagian-bagian dari wilayah itu yang saling terkoneksi satu sama lain, adapun infrastruktur yang kita butuhkan untuk memperkuat konektivitas yang kuat di antara wilayah itu.
Sistem transportasi laut untuk wilayah kepulauan sangat dibutuhkan agar lebih efisien karena Maluku Utara dengan daerah kepulauan yang tersebar di kabupaten/kota yang ada. Dan bahkan infrastruktur daerah kepulauan itu lebih murah ketimbang daerah daratan, karena pertimbangan nya ketika kita membangun jalan 10 kilo KM, kita bisa membangun pelabuhan mungkin 4 buah, inilah perbandingan di setiap wilayah itu.
Namun dalam perkembangan nya pembangunan di Maluku Utara lebih banyak membangun jalan ketimbang jembatan yang merupakan konektivitas di setiap pulau-pulau yang ada, ini salah satu pembangunan yang melenceng karena ketidaksesuaian kebutuhan wilayah di Maluku Utara. Ujar Safrin H. Armaiyn. MT,
Sebentara itu narasumber kedua menyampaikan meterinya yang menyoal terkait dampak kebijakan Politik atas pembangunan di Malut. Dinamika politik lokal yang bisa dilihat dari berbagai literatur tentang proses berpolitik di Maluku Utara.
“Dalam kajian Ekonomi politik secara teori, berbicara tentang kepentingan kesejahteraan masyarakat, dimana ada peran pemerintah pusat dan daerah tentang proses pembangunan wilayah yang efektif dan efisien, kita bisa melihat penyampaian narasumber pertama bahwa 50% jalan kita ini baik sementara 50% lainnya tidak baik, ini menjadi Acuan kita bahwa pemerintah provinsi dan DPRD Maluku Utara yang kurang melihat aspek pengembangan wilayah Maluku Utara”. Beber Alan Ilyas, S.Sos.
Tentu, Kita bisa melihat bagaimana proses kegiatan industri pertambangan yang bercokol di provinsi Maluku Utara antara lain PT IWIP, WBN, dan lain-lain yang menyumbang pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku Utara yang tinggi bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dari Indonesia bahkan dunia.
Ini merupakan sebuah perenungan kita bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak berdampak terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, dimana terbukti bahwa masih banyak infrastruktur tidak dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.
“Contohnya Ada beberapa kilometer jalan di Halmahera Timur hendak rusak bahkan sebagian belum di aspal. Sementara di sana ada kepentingan besar perusahaan pertambangan yang masif dan aktif di kabupaten Halmahera Timur serta kabupaten lain yang menyumbang pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertambangan, Maluku Utara memang kaya Sumber Daya Alam namun Masih banyak infrastruktur yang dibangun dengan berhutang ini fakta ada kebijakan publik yang timpang. Tutup Alan Ilyas, S.Sos.
Editor : Eluc
Reporter : Riski
