POSTTIMUR.com,WEDA– Panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) seluruh halmahera tengah ancam melakukan mogok kerja. Jumat, 6 September 2024.
Pasalnya, gaji yang merupakan hak mereka sering terlambat. Di tambah dengan anggaran operasional panwaslu kecamatan dinilai tidak sesuai dengan beban kerja selama tahapan pilkada.
“Sampai saat ini gaji belum kami terima, padahal sekertariat bawaslu kabupaten janjikan dari tgl 3 kemarin. Keterlambatan gaji ini bukan kali pertama”, Ungkap Fajri ketua panwas Patani utara.
Selain itu, anggaran operasinoal panwaslu kecamatan juga terlalu kecil dibandingkan tahapan yang harus diawasi selama pilkada.
“Anggaran perjalanan dinas selama tahapan pilkada di RAB kecamatan saja terhitung hanya 6 kali. Sementara ada banyak tahapan yang harus di awasi. Mulai dari pencoklitan, tahapan kampanye hingga pungut hitung”, Kata Alikhan, anggota panwascam Patani
Anggaran dana hibah untuk bawaslu halteng sendiri berjumlah 9 miliar, Namun sampai pencairan tahap 2 saat ini perjalanan dinas Panwaslu Desa (PKD) tidak dimuat dalam RAB tahap 2 ini.
“Kami dan Panwaslu Desa telah mengawasi dari tahapan pembentukan Pentarlih/PPDP sampai pencoklitan selsai hampir 2 bulan lebih, namun anggaran perjadin panwas desa tidak ada dalam item RAB yang sudah cair di tahap pertama dan kedua ini”, Papar Takdir, Ketua panwas Weda Selatan.
Jadi kami meminta kepada Bawaslu Halteng untuk membahas dan melakukan revisi terkait RAB panwaslu kecamatan se-halmahera tengah.
“Sukses dan tidaknya pengawasan pilkada halteng tahun 2024 ini tergatung pada kami di Panwaslu Kecamatan dan Desa. Karena kami merupakan unjung tombak pengawasan di lapangan. Jadi jika bawaslu halteng tidak merevisi anggaran oprasonal ini, kami Panwascam Se-Halteng akan melakukan mogok kerja”, tandas Hayat, Ketua Panwaslu Pulau Gebe
