Oleh: Fitriyani Sukasman
Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Manajemen
Pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah merupakan dua elemen utama yang menjadi pilar dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di provinsi Maluku Utara. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang khas, Maluku Utara menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan pengeluaran konsumsi baik dari masyarakat maupun pemerintah. Artikel ini mengkaji peran dan dinamika pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah di Maluku Utara selama tahun 2018 sampai 2021, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi regional.
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat di Maluku Utara
Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik berupa barang maupun jasa. Di Maluku Utara, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan proporsi mencapai sekitar 60-65% selama periode 2018-2021 (BPS Maluku Utara, 2019).
Faktor utama yang memengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat di Maluku Utara adalah tingkat pendapatan yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Kondisi geografis yang berupa pulau-pulau terpisah menyebabkan distribusi barang dan jasa menjadi kurang efisien, yang berdampak pada harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pengeluaran masyarakat di Maluku Utara masih didominasi oleh kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan perumahan.
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 membawa dampak besar terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Maluku Utara. Pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara signifikan. BPS Maluku Utara (2021) melaporkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat turun sekitar 10% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, pengeluaran konsumsi mulai meningkat kembali seiring dengan pelonggaran pembatasan dan kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah.
Program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program sembako, menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Intervensi ini juga mendorong konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, yang membantu menjaga stabilitas perekonomian daerah selama masa krisis (Kementerian Sosial RI, 2020).
Pengeluaran Pemerintah di Maluku Utara
Pengeluaran pemerintah daerah di Maluku Utara berperan strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Selama 2018-2021, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara melakukan alokasi anggaran yang cukup signifikan untuk belanja modal, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut laporan APBD Maluku Utara (2021), belanja modal pemerintah daerah naik rata-rata 7% per tahun, dengan fokus pada pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas kesehatan.
Peningkatan pengeluaran pemerintah ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan geografis dan memperbaiki konektivitas antar pulau, yang selama ini menjadi kendala utama dalam mobilitas penduduk dan distribusi barang. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
Selain belanja modal, pengeluaran pemerintah juga meningkatkan belanja sosial dan penanganan pandemi COVID-19, termasuk pengadaan fasilitas kesehatan, penyediaan alat pelindung diri, serta distribusi bantuan sosial. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memitigasi dampak sosial ekonomi dari pandemi (BPS Maluku Utara, 2021).
Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah harus diimbangi dengan efisiensi dan akuntabilitas, agar dampak positifnya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat optimal. Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran menjadi faktor kunci keberhasilan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang (Saputro et al., 2022).
Sinergi antara Pengeluaran Konsumsi Masyarakat dan Pemerintah
Pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berinteraksi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Konsumsi masyarakat yang stabil menciptakan permintaan domestik yang mendorong kegiatan usaha dan investasi. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah yang efektif dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Di Maluku Utara, sinergi ini sangat penting mengingat tantangan geografis dan sosio-ekonomi yang dihadapi. Pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Penelitian Saputro et al. (2022) menunjukkan bahwa di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada perbaikan infrastruktur sangat berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi masyarakat melalui peningkatan akses dan ketersediaan barang dan jasa. Hal ini menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif.
Sebagai Konklusi Pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah di Maluku Utara selama tahun 2018-2021 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan geografis daerah tersebut. Pengeluaran konsumsi masyarakat yang didukung oleh berbagai program bantuan sosial berhasil menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi. Sementara itu, pengeluaran pemerintah yang meningkat, khususnya dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik, menjadi faktor fundamental dalam membuka akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kedua komponen pengeluaran ini harus dikelola secara sinergis dan efisien agar dapat berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Kebijakan fiskal yang fokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di provinsi ini.
