POSTTIMUR.com, TERNATE-Pengembangan dan Advokasi Organisasi (PAO) Himpunan Mahasiswa Taliabu (HMT) Cabang Ternate melontarkan kritik tajam terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilai lemah dalam mengawal isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Kepala Bidang PAO HMT Cabang Ternate menegaskan bahwa DLH tidak seharusnya hanya berperan sebagai pelengkap administratif dalam proyek investasi, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.
“DLH harus lebih lihai dan jeli dalam melihat dampak lingkungan yang terjadi. Jangan hanya duduk di kantor, tapi turun langsung ke lapangan. Jangan hanya mengamankan kepentingan investor, tapi lindungi hak hidup masyarakat,” tegasnya.
PAO HMT menyebut sejumlah kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, rusaknya hutan lindung, hingga degradasi tanah yang mulai dirasakan masyarakat desa, sebagai bukti lemahnya pengawasan lingkungan.
Baca Juga:
Demi Keadilan, Anggota DPD RI, Minta Bebaskan 11 Warga Maba Sangadji
Talud Ambruk di Moti Kota, Mahasiswa Soroti Lambannya Respons Pemerintah Kota Ternate
Bahkan, mereka menduga beberapa aktivitas pertambangan berjalan tanpa pemantauan yang ketat dari instansi terkait.
“Kalau OPD seperti DLH hanya jadi tukang stempel AMDAL, itu artinya mereka abai dan lalai. Ini bukan sekadar administrasi, ini soal masa depan ekologi Taliabu,” lanjutnya.
Sehubungan dengan itu, PAO HMT Cabang Ternate mendesak DLH Kabupaten Pulau Taliabu untuk segera:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan.
- Bersikap transparan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melibatkan masyarakat terdampak.
- Menindak tegas perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, tanpa pandang bulu.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemuda dalam pengawasan lingkungan secara partisipatif.
PAO HMT juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu lingkungan di Pulau Taliabu. Mereka bahkan siap turun langsung ke lapangan bersama masyarakat apabila tidak ada tindakan tegas dari DLH dan pemerintah daerah.
“Lingkungan bukan warisan, tapi titipan untuk generasi mendatang. Jangan korbankan tanah Taliabu demi tambang, lalu biarkan masyarakat hidup di tengah kerusakan,” tutupnya.
Editor: Ikhy
