Oleh: Fera Manumara
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Pengangguran masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Meskipun provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berkat sektor pertambangan dan perikanan, namun nyatanya belum semua masyarakat menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut. Banyak warga masih terjebak dalam situasi tanpa pekerjaan yang layak, atau hanya bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang jauh dari cukup. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan tidak merata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, angka ini seringkali tidak menggambarkan realitas sesungguhnya, karena tidak mencakup pengangguran terselubung—yakni mereka yang bekerja di sektor informal tanpa jaminan, upah layak, atau keamanan kerja. Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, menurunkan kualitas hidup, dan memperluas jurang ketimpangan ekonomi.
Dampak pengangguran tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Meningkatnya angka kemiskinan, ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta munculnya berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan disintegrasi keluarga adalah sebagian dari konsekuensi yang timbul. Khususnya bagi generasi muda, pengangguran menciptakan frustrasi sosial yang dapat merusak semangat dan produktivitas jangka panjang.
Baca Juga:
Menatap Masa Depan Perikanan Indonesia dengan Pengelolaan Berkelanjutan
Secara ekonomi, pengangguran menghambat daya beli masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap, maka konsumsi pun menurun. Hal ini berdampak pada lambatnya perputaran ekonomi lokal dan penurunan pendapatan daerah dari sektor perdagangan dan jasa. Akibatnya, potensi investasi juga menurun karena pasar tenaga kerja dianggap tidak kompetitif, dan daya beli masyarakat stagnan.
Padahal, Maluku Utara telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional, seperti di wilayah Pulau Obi dan Halmahera, yang semestinya membawa efek berganda (multiplier effect) dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru. Namun kenyataannya, lapangan kerja yang tersedia sebagian besar masih bersifat padat modal, dengan karakter pekerjaan jangka pendek, berisiko tinggi, dan minim jaminan sosial. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Solusi atas masalah ini harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja mutlak diperlukan, terutama di pusat-pusat ekonomi seperti Ternate, Tidore, dan wilayah Halmahera. Pemerintah daerah harus mendorong sinergi antara pelaku usaha dan lembaga pendidikan agar program pelatihan kerja lebih terarah dan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar di sektor tambang dan perikanan perlu diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan program CSR yang berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas masyarakat.
Kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif, yang selama ini terbukti tangguh dalam menciptakan lapangan kerja. Program padat karya, pemberdayaan wirausaha muda, serta perluasan akses permodalan juga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Pengangguran bukan hanya sekadar angka dalam laporan statistik, tetapi merupakan wajah nyata dari krisis sosial dan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga di Maluku Utara. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi semua pihak—pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil—untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, adil, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Tujuannya bukan sekadar mengurangi angka pengangguran, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan dan martabat hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Maluku Utara.
