Oleh: Lulu Thasya Suma
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Dalam dinamika perekonomian nasional maupun global, stabilitas ekonomi menjadi tujuan utama yang harus dijaga oleh setiap negara. Salah satu instrumen paling vital yang dimiliki pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah kebijakan fiskal. Melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi.
Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran negara untuk memengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Artinya, dengan mengatur pendapatan (pajak dan non-pajak) serta pengeluaran negara, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Kebijakan fiskal tidak hanya digunakan untuk mengisi kas negara. Lebih dari itu, tujuannya mencakup berbagai aspek penting: mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mempersempit kesenjangan pendapatan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Di tengah tantangan global dan ketidakpastian ekonomi, kebijakan fiskal menjadi alat penting dalam merespons situasi-situasi kritis.
Baca Juga:
Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif
Menatap Masa Depan Perikanan Indonesia dengan Pengelolaan Berkelanjutan
Pemerintah bisa menggunakan dua pendekatan utama:
- Fiskal Ekspansif, yang digunakan ketika perekonomian lesu atau mengalami resesi. Pemerintah meningkatkan belanja atau menurunkan pajak demi mendorong konsumsi dan investasi.
- Fiskal Kontraktif, yang diterapkan saat inflasi tinggi. Dalam hal ini, pengeluaran negara ditekan dan pajak bisa dinaikkan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan tekanan inflasi.
Kebijakan fiskal dijalankan melalui dua jalur utama: penerimaan negara (terutama dari pajak seperti PPh, PPN, PBB, serta bea dan cukai) dan pengeluaran negara (seperti subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur). Pengaruhnya pun nyata. Dalam jangka pendek, kebijakan ini bisa merangsang aktivitas ekonomi, mendorong investasi, dan mengurangi pengangguran. Namun dalam jangka panjang, tanpa perencanaan matang, kebijakan fiskal yang boros bisa menimbulkan beban utang dan defisit anggaran.
Pengalaman Indonesia selama pandemi COVID-19 menjadi bukti konkret efektivitas kebijakan fiskal ekspansif. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengucurkan berbagai bantuan, seperti subsidi untuk UMKM, bantuan sosial tunai, hingga insentif pajak. Di sisi lain, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi contoh kebijakan fiskal jangka panjang untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah timur dan pemerataan pembangunan.
Kebijakan fiskal bukan sekadar angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia adalah refleksi dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Saat dikelola dengan cermat dan akuntabel, kebijakan fiskal menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkeadilan. Tantangannya kini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan visi pembangunan jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal negara.
