Oleh: Rahmat Libahongi,S.H.,M.H
Setiap Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selalu menghadirkan momentum refleksi. Bukan sekadar menandai usia organisasi, tetapi menjadi ruang evaluasi atas sejauh mana Insan Cita masih bernapas dalam realitas sosial yang terus berubah. Di Maluku Utara, refleksi itu terasa semakin relevan bahkan mendesak ketika ruang publik kian dipenuhi silang kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan yang kerap mengaburkan orientasi keadilan.
Maluku Utara hari ini bukan lagi sekadar wilayah kepulauan dengan romantisme sejarah Kesultanan dan semangat Moloku Kie Raha. Ia telah menjelma menjadi ruang strategis: tambang nikel berskala global, proyek infrastruktur, perebutan lahan, hingga kontestasi kekuasaan lokal yang intens. Dalam pusaran ini, pertanyaan penting mengemuka: di mana posisi kader HMI?
Sebagai organisasi kader dan perjuangan, HMI sejak lahir memikul mandat ideologis yang tidak ringan. Insan Cita perpaduan keislaman, keindonesiaan, keilmuan, dan tanggung jawab sosial menuntut kader untuk tidak netral dalam situasi ketidakadilan. Netralitas dalam kondisi timpang, sejatinya, adalah keberpihakan terselubung. Namun realitas hari ini menunjukkan paradoks: suara kader sering terdengar lirih, bahkan hilang, saat masyarakat dihadapkan pada persoalan struktural yang nyata.
Di Maluku Utara, konflik agraria, ketimpangan manfaat sumber daya alam, persoalan pendidikan, dan degradasi ruang hidup masyarakat adat bukan isu baru. Yang baru adalah meningkatnya kompleksitas kepentingan yang menyertainya. Di titik ini, kader HMI diuji: apakah tetap berdiri sebagai kekuatan moral-intelektual, atau justru larut dalam pragmatisme relasi kekuasaan?
Dies Natalis seharusnya menjadi cermin jujur. HMI tidak boleh puas hanya dengan klaim historis sebagai “kawah candradimuka” pemimpin bangsa. Sejarah adalah legitimasi awal, bukan jaminan relevansi abadi. Relevansi hanya lahir dari keberanian bersikap dan konsistensi berjuang. Ketika kader lebih sibuk mengamankan posisi personal ketimbang memperjuangkan kepentingan publik, di situlah Insan Cita mulai kehilangan makna praksisnya.
Namun kritik ini bukan vonis. Ia justru panggilan untuk kembali ke khittah. Maluku Utara membutuhkan kader HMI yang hadir sebagai jembatan antara ilmu dan realitas, antara nilai dan keberpihakan. Kader yang mampu membaca data, mengurai struktur masalah, lalu menyuarakan sikap secara argumentatif bukan emosional, apalagi transaksional.
Dalam konteks daerah kepulauan yang rentan eksploitasi, peran kader HMI seharusnya melampaui rutinitas diskusi internal dan seremoni organisasi. HMI mesti hadir dalam advokasi kebijakan, penguatan literasi publik, dan pendampingan masyarakat. Tidak selalu dalam bentuk aksi jalanan, tetapi juga melalui tulisan, riset, dan kontrol wacana di ruang publik. Inilah medan jihad intelektual yang sering dilupakan.
Dies Natalis HMI pada saat ini harusnya bukan lagi tentang perayaan, melainkan peneguhan arah. Saat Maluku Utara berkelindan kepentingan, HMI tidak boleh berdiri di wilayah abu-abu. Ia harus jelas berpihak: pada keadilan, pada kebenaran, dan pada kemaslahatan umat serta bangsa. Jika tidak, HMI berisiko menjadi organisasi besar dalam nama, tetapi kecil dalam dampak.
Momentum Dies Natalis ini semestinya menghidupkan kembali kesadaran bahwa menjadi kader HMI adalah pilihan ideologis, bukan sekadar identitas organisasi. Di tengah riuh kepentingan, diam bukanlah kebijaksanaan. Diam adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh mereka yang mengaku berpihak pada perubahan.!
