POSTTIMUR.COM, TERNATE- Momentum Hari Lahir ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dimanfaatkan anggota dan kader PMII se-Kota Ternate untuk turun ke jalan. Melalui aksi refleksi yang digelar pada Jumat (24/4), mereka tidak hanya memperingati perjalanan organisasi, tetapi juga menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai krusial, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Aksi dimulai dari depan Kantor Wali Kota Ternate, sebelum massa bergerak menuju Pasar Higienis Gamalama. Di lokasi tersebut, mahasiswa turut membersamai aksi pemboikotan jalan yang sebelumnya dilakukan oleh para pedagang dan warga sebagai bentuk protes terhadap kondisi pasar.
Koordinator lapangan aksi, Asrun Jen Dofu, yang juga menjabat sebagai Sekretaris PMII Cabang Ternate, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk refleksi kritis atas peran PMII di usia ke-66 tahun.
Menurutnya, refleksi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Secara nasional, kami mengkampanyekan sejumlah isu, di antaranya kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berkaitan dengan aktivitas industri pertambangan, khususnya di Maluku Utara. Kehadiran pertambangan justru menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, mulai dari kerusakan ekologis hingga dampak sosial,” ujar Asrun.
Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dikaji ulang. Menurutnya, penggunaan anggaran yang bersumber dari sektor kesehatan dan pendidikan berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dikelola secara tepat.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar tidak mengorbankan sektor fundamental seperti kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Selain isu nasional, PMII juga menyoroti persoalan lokal, khususnya kondisi Pasar Higienis Gamalama. Mereka menilai penataan dan pengelolaan pasar belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada kenyamanan pedagang dan masyarakat.
“Aspek penertiban dan tata kelola pasar merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Begitu juga penggunaan badan jalan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Ternate,” tambahnya.
Aksi refleksi ini berlangsung dengan pemboikotan jalan bersama masa aksi serta menjadi ruang solidaritas antara mahasiswa, pedagang, serta warga yang sama-sama menyuarakan aspirasi mereka.
Melalui aksi ini, PMII berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjadikan momentum Hari Lahir PMII sebagai titik tolak memperkuat peran organisasi dalam mengawal kebijakan publik. (*)
