POSTTIMUR.COM, TERNATE- Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi yang digelar di kawasan Benteng Oranje, Ternate, Jumat malam (8/5/2026), dibubarkan aparat TNI. Peristiwa ini memicu kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi sipil.
Kegiatan yang diselenggarakan AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu sedianya menghadirkan pemutaran film dokumenter dan diskusi publik terkait isu lingkungan serta persoalan sosial yang berkembang di Maluku Utara, khususnya di wilayah Halmahera.
Menurut panitia, upaya pembubaran sudah terlihat sejak tahap persiapan kegiatan. Sekitar pukul 19.30 WIT, sejumlah anggota Babinsa dan aparat intelijen TNI mendatangi lokasi sambil mendokumentasikan aktivitas panitia dan peserta.
Situasi memanas ketika sekitar pukul 21.00 WIT aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta kegiatan dihentikan. Meski demikian, panitia tetap melanjutkan agenda dan pemutaran film dimulai sekitar pukul 21.30 WIT, disaksikan jurnalis, aktivis lingkungan, anggota AJI Ternate, dan SIEJ.
Tak lama setelah film diputar, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi bersama sejumlah personel kembali mendatangi lokasi dan meminta pemutaran dihentikan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, kemudian diminta melakukan koordinasi dengan aparat.
Dalam dialog tersebut, panitia menjelaskan bahwa film Pesta Babi mengangkat isu lingkungan yang relevan dengan berbagai persoalan ekologis di Halmahera. Namun aparat tetap bersikeras menghentikan pemutaran dengan alasan isi film dan poster dianggap sensitif dan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama.
Setelah negosiasi berlangsung cukup panjang, aparat akhirnya meminta pemutaran film dihentikan dan hanya mengizinkan kegiatan dilanjutkan dalam bentuk diskusi.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan tersebut. Ia menilai aparat telah melakukan intervensi terhadap kegiatan sipil yang sah dan terbuka untuk umum.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Ia juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal kegiatan yang dinilai menciptakan tekanan psikologis bagi panitia dan peserta.
“Cara-cara seperti ini mengingatkan pada praktik pembungkaman di masa lalu. TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan mengintervensi kegiatan sipil dan ruang diskusi publik,” ujarnya.
AJI Ternate menilai alasan potensi konflik tidak dapat dijadikan dasar pembubaran karena kegiatan berlangsung damai tanpa unsur provokasi maupun ajakan kebencian.
“Jika setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi berada dalam situasi berbahaya,” tambahnya.
Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara aparat dan peserta, pemutaran film dokumenter tersebut akhirnya resmi dihentikan.
