Oleh: Anggraeny Abuhalim
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Dunia hari ini sedang menatap Maluku Utara dengan penuh kekaguman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi provinsi kepulauan ini berkali-kali melampaui rata-rata nasional, bahkan pernah disebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Motor penggeraknya jelas dan masif: hilirisasi nikel. Dari perut bumi Halmahera Tengah hingga daratan Pulau Obi, jutaan ton bijih nikel diolah menjadi komoditas global yang menopang revolusi kendaraan listrik dunia.
Namun di balik angka statistik yang tampak gemilang itu, tersimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh di tengah masyarakat. Sebuah pertanyaan mendasar yang selama ini seolah dihindari mulai muncul ke permukaan: mau kerja apa kita setelah nikel ini habis?
Ketergantungan ekstrem terhadap sektor ekstraktif telah menempatkan Maluku Utara pada posisi yang rentan. Kita harus berani jujur mengakui bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola ekonomi daerah saat ini sedang mengalami krisis visi jangka panjang. Kita terlena memanen keuntungan hari ini, tetapi lupa menyiapkan fondasi kehidupan untuk masa depan.
Kegagalan paling nyata terlihat pada pola pengembangan kompetensi SDM yang hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri tambang secara instan. Ribuan anak muda dilatih menjadi operator alat berat, pengelas, teknisi, hingga buruh smelter. Dalam perspektif manajemen SDM, strategi seperti ini sangat berisiko karena hanya berfokus pada hard skills yang spesifik terhadap satu sektor industri.
Keahlian tersebut hanya relevan selama mesin-mesin smelter masih beroperasi. Ketika cadangan nikel mulai menipis atau industri mengalami penurunan, ribuan pekerja akan menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan dengan keterampilan yang tidak lagi dibutuhkan. Mereka berpotensi menjadi “pengangguran bersertifikat” karena tidak dibekali kemampuan yang lebih fleksibel seperti literasi digital, kewirausahaan, manajemen usaha, inovasi kreatif, hingga kemampuan adaptasi teknologi.
Situasi ini semakin diperparah oleh terjadinya de-agrarisasi dan pengabaian sektor bahari yang sejatinya merupakan identitas asli Maluku Utara. Sebagai negeri rempah dan wilayah kepulauan, kita kini menyaksikan petani meninggalkan kebun cengkih dan nelayan menggantung jaring demi mengejar upah di lingkar tambang.
Fenomena ini bukan sekadar perpindahan profesi, melainkan putusnya rantai pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Ketika generasi muda tidak lagi memahami cara mengelola tanah dan laut, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi ketahanan pangan masyarakat sendiri. Ironisnya, ketika era tambang berakhir nanti, masyarakat tidak lagi memiliki “jalan pulang” menuju sektor agraris karena lahan telah rusak dan keterampilan bertani maupun melaut telah hilang ditelan zaman.
Secara ekonomi makro, Maluku Utara juga mulai menunjukkan gejala Dutch Disease atau “Penyakit Belanda”, yakni kondisi ketika sektor tambang tumbuh terlalu dominan hingga mematikan sektor produktif lainnya seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Akibatnya, pembangunan ekonomi menjadi timpang dan tidak berkelanjutan.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah seharusnya menggunakan momentum ledakan pendapatan tambang untuk membangun “ekonomi cadangan” yang mampu menopang kehidupan masyarakat pasca-tambang. Sayangnya, sebagian besar anggaran justru masih terserap pada belanja birokrasi atau pembangunan infrastruktur yang hanya menunjang aktivitas industri tambang. Investasi terhadap kualitas manusia, seperti riset rempah, teknologi kelautan, ekonomi biru, dan energi terbarukan, masih sangat minim dibanding ancaman besar yang sedang mendekat.
Karena itu, manajemen SDM dan tata kelola keuangan daerah harus segera melakukan langkah strategis sebelum “pesta” nikel benar-benar berakhir. Pertama, perlu ada regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang menjalankan program re-skilling bagi tenaga kerja lokal agar mereka siap bertransformasi menjadi pelaku usaha dan penggerak ekonomi baru.
Kedua, pemerintah provinsi perlu membentuk Dana Abadi SDM Pasca-Tambang yang bersumber dari pendapatan sektor tambang untuk membiayai pendidikan dan beasiswa di sektor masa depan, seperti energi terbarukan, teknologi digital, industri pangan, dan ekonomi kelautan.
Ketiga, hilirisasi sektor non-tambang harus dipercepat. Pengembangan pusat pengolahan hasil laut, industri pangan lokal, wisata bahari, hingga produk kosmetik berbasis rempah dapat menjadi alternatif ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Pada akhirnya, masa depan Maluku Utara tidak diukur dari berapa juta ton nikel yang berhasil dikapalkan ke luar negeri, melainkan dari apa yang tersisa di kepala dan keterampilan generasi mudanya ketika ekskavator terakhir berhenti beroperasi. Kita tidak ingin dikenang sebagai generasi yang hanya mewariskan lubang tambang, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan struktural kepada anak cucu.
Sudah saatnya kita berhenti terpukau pada angka pertumbuhan ekonomi yang semu dan mulai serius membangun fondasi ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Sebab setelah nikel habis, kita tidak bisa memakan batuan logam. Kita hanya bisa bertahan dengan kedaulatan pangan, pengetahuan, dan keterampilan yang berhasil kita tanam hari ini. Sebelum peluit terakhir berbunyi, sekoci ekonomi itu harus mulai dibangun dari sekarang.
Profil Penulis:
Anggraeny Abuhalim merupakan mahasiswa aktif Program Studi Manajemen di Universitas Khairun yang menaruh perhatian pada isu manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberlanjutan ekonomi daerah di Maluku Utara.
