POSTTIMUR.COM, TERNATE- Meningkatnya angka rujukan pasien di wilayah BAHIM (Batang Dua, Hiri, dan Moti) kembali memunculkan sorotan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Kota Ternate. Pemerhati hukum, Muis Ade, mendesak Pemerintah Kota Ternate agar segera menambah minimal dua unit ambulans laut guna menjamin pelayanan kesehatan yang cepat dan merata bagi masyarakat kepulauan.
Desakan tersebut muncul setelah proses evakuasi pasien lanjut usia, Sinyo Lette, warga Kelurahan Bido, Kecamatan Batang Dua, yang dirujuk menggunakan ambulans laut pada Selasa (12/5/2026) pukul 10.15 WIT. Menurut Muis, peristiwa itu seharusnya tidak dipandang sebagai keberhasilan besar pemerintah, melainkan menjadi alarm atas masih rapuhnya sistem pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Ia menilai keberadaan hanya satu unit ambulans laut yang melayani tiga wilayah sekaligus menjadi gambaran buruk tata kelola pelayanan kesehatan yang dijalankan Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan.
“Warga BAHIM dipaksa bergantung pada satu armada yang bahkan tidak standby di wilayah mereka, tetapi ditempatkan di Pelabuhan Residen Ternate dan bergerak hanya ketika dibutuhkan. Ini bukan pelayanan maksimal, melainkan pelayanan darurat yang dipaksakan dengan pola menunggu dan dijemput,” tegas Muis.
Menurutnya, satu kali keberhasilan evakuasi pasien tidak dapat dijadikan panggung pencitraan untuk menutupi persoalan mendasar, yakni minimnya fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat kepulauan.
Muis menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin pelayanan kesehatan yang layak dan merata bagi seluruh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, sistem rujukan pelayanan kesehatan juga diatur dalam regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan sarana rujukan yang memadai bagi wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Ia menilai kondisi saat ini menunjukkan adanya ketimpangan pelayanan antara masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan.
“Ketika masyarakat di daratan Kota Ternate bisa menikmati akses ambulans dan fasilitas kesehatan yang lebih mudah, warga BAHIM justru harus bertaruh nyawa menunggu satu ambulans laut datang dari Ternate. Ini bukan sekadar keterbatasan fasilitas, tetapi cermin nyata ketimpangan pelayanan kesehatan yang berbahaya,” katanya.
Muis juga menyoroti meningkatnya angka rujukan pasien di wilayah BAHIM yang tidak diimbangi dengan penambahan armada pelayanan. Menurutnya, pelayanan kesehatan bukan hanya soal tenaga medis, tetapi juga kesiapan fasilitas pendukung yang memadai.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menambah minimal dua unit ambulans laut dan menempatkannya secara strategis di wilayah pelayanan kesehatan kepulauan, seperti Puskesmas Mayau, Puskesmas Hiri, dan Puskesmas Perawatan Moti.
“Yang dibutuhkan masyarakat BAHIM bukan seremoni evakuasi pasien atau narasi keberhasilan semu, tetapi sistem kesehatan yang benar-benar siap, cepat, dan merata,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Muis mengingatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan akan terus menjadi catatan serius selama BAHIM masih diperlakukan sebagai wilayah pinggiran pembangunan.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru sibuk mencari pembenaran. Masyarakat BAHIM hanya meminta satu hal, yakni diperlakukan sebagai warga negara yang setara, bukan sekadar penonton pembangunan,” tutupnya. (*)
