Oleh: Ryan Suneth
Sekretaris Biro Kajian dan Strategis ISMEI Wilayah XI
Mungkinkah kepemimpinan Prabowo Subianto membawa Indonesia menuju krisis ekonomi seperti yang pernah dialami Zimbabwe dengan hiperinflasi ekstrem? Pertanyaan ini muncul di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan media, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.614 per dolar AS pada Jumat pagi (15/5). Situasi ini bukan sekadar fluktuasi biasa di pasar keuangan, melainkan sinyal serius yang perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga tidak terlalu terdampak oleh pelemahan rupiah justru menunjukkan penyederhanaan persoalan yang berbahaya. Sebab, pelemahan rupiah pada kenyataannya merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara luas.
Pelemahan rupiah tidak terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dinamika domestik maupun tekanan ekonomi global. Ketergantungan Indonesia terhadap barang impor serta dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional membuat struktur ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar. Dalam situasi seperti ini, setiap penguatan dolar akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi, distribusi, hingga kebutuhan konsumsi masyarakat.
Karena itu, persoalan pelemahan rupiah tidak bisa dipahami semata sebagai isu teknis moneter. Fenomena ini berkaitan erat dengan kemampuan negara membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya tahan. Selama ekonomi nasional masih bergantung pada impor, utang luar negeri, dan pasar global, maka stabilitas rupiah akan terus berada di bawah tekanan setiap kali terjadi ketidakpastian ekonomi internasional.
Kondisi tersebut mengingatkan dunia pada pengalaman pahit Zimbabwe yang pernah mengalami hiperinflasi ekstrem hingga menghancurkan sistem ekonominya sendiri. Krisis di Zimbabwe bermula dari melemahnya fondasi ekonomi nasional, tingginya pengangguran, ketidakstabilan politik, lemahnya produksi dalam negeri, serta kegagalan pemerintah menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat. Akibatnya, nilai mata uang Zimbabwe jatuh drastis dan harga kebutuhan pokok melonjak tidak terkendali. Pada puncak krisis, masyarakat bahkan harus membawa sekarung uang hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena mata uang mereka hampir tidak lagi memiliki nilai.
Tentu saja Indonesia belum berada pada tahap separah Zimbabwe. Namun, pelemahan rupiah yang terus berlangsung tetap harus dipandang sebagai alarm bahaya yang serius. Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi besar kerap diawali oleh melemahnya nilai mata uang, meningkatnya tekanan inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, serta ketidakmampuan negara menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.
Melemahnya rupiah membawa dampak luas terhadap kondisi ekonomi nasional. Ketika nilai dolar meningkat, harga barang impor ikut naik, termasuk bahan baku industri, teknologi, hingga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi ini memicu kenaikan biaya produksi dan berpotensi meningkatkan inflasi. Akibatnya, stabilitas pasar terganggu, aktivitas usaha melemah, dan daya tahan ekonomi masyarakat semakin tertekan.
Dampak paling besar dari pelemahan rupiah pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat kecil. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari membuat daya beli masyarakat terus menurun. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi. Di sisi lain, pelaku UMKM yang bergantung pada bahan baku impor juga menghadapi ancaman penurunan produksi hingga risiko kerugian usaha.
Ironisnya, di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, pemerintah justru terlihat lebih memusatkan perhatian pada program Makan Bergizi Gratis sebagai program unggulan nasional. Program tersebut bahkan disebut dapat menghabiskan anggaran negara hingga sekitar Rp1,2 triliun per hari. Besarnya anggaran itu menunjukkan betapa kuatnya konsentrasi pemerintah terhadap satu program utama.
Namun demikian, besarnya anggaran tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Harga kebutuhan pokok tetap meningkat, nilai rupiah terus melemah, lapangan pekerjaan masih sulit diperoleh, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas kebijakan negara. Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang nyata, pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat sektor produktif, menjaga stabilitas harga pasar, memperkuat nilai rupiah, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Melihat kondisi ekonomi nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, kritik terhadap pengelolaan negara menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Memburuknya tekanan ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah, serta meningkatnya keresahan masyarakat menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik secara efektif.
Karena itu, tidak berlebihan jika muncul anggapan bahwa pemerintahan saat ini mulai menunjukkan gejala kegagalan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk memahami mengapa sebuah negara dapat mengalami kemunduran, menarik menelusuri pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa negara dapat mengalami kegagalan ketika institusi politik dan ekonomi lebih berorientasi pada kepentingan elite, oligarki, serta pencitraan kekuasaan dibanding membangun kesejahteraan publik secara inklusif. Institusi yang bersifat ekstraktif pada akhirnya melahirkan ketimpangan, lemahnya kontrol publik, serta kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Oleh sebab itu, keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan harus diperkuat agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas negara. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang gagal menjaga ekonomi rakyat lambat laun akan kehilangan kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu runtuh, krisis ekonomi dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang jauh lebih besar.
Pelemahan rupiah hari ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa stabilitas negara tidak dapat dibangun hanya melalui program-program populis dan pencitraan politik semata. Negara membutuhkan kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak pada rakyat, mampu menjaga kestabilan harga, memperkuat nilai rupiah, serta membuka lapangan pekerjaan yang layak. Sebab, ketika masyarakat terus dibebani kenaikan harga dan menurunnya daya beli, sementara negara sibuk menghabiskan anggaran besar tanpa dampak yang jelas terhadap kesejahteraan publik, maka yang tumbuh bukan lagi kepercayaan, melainkan kekecewaan rakyat terhadap arah pemerintahan saat ini.
