Oleh: Dr. Nurul Hidayah, SE., M.Si.
Maluku Utara memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Sebagai provinsi kepulauan, laut bukan hanya bagian dari wilayah geografis, tetapi merupakan sumber kehidupan dan sumber ekonomi masyarakat. Perikanan tangkap, budidaya, perdagangan hasil laut, jasa transportasi, pariwisata bahari, hingga berbagai aktivitas ekonomi pesisir memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Namun, potensi tidak otomatis menjadi pertumbuhan ekonomi.
Persoalan utama Maluku Utara bukan semata-mata kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana pemerintah membangun kebijakan yang mampu mengubah kekayaan laut menjadi nilai tambah, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan dan hilirisasi mineral, ekonomi biru dapat menjadi strategi diversifikasi ekonomi yang penting. Bukan untuk menggantikan sektor pertambangan secara tiba-tiba, tetapi untuk membangun sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam, inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan pertama: membangun ekosistem perikanan, bukan sekadar meningkatkan produksi
Selama ini kebijakan perikanan sering berorientasi pada peningkatan produksi dan bantuan kepada nelayan.
Pendekatan tersebut perlu diperluas.
Pemerintah harus membangun ekosistem perikanan dari hulu sampai hilir.
Nelayan membutuhkan kapal dan alat tangkap yang produktif, tetapi mereka juga membutuhkan akses permodalan, informasi pasar, tempat pelelangan ikan, cold storage, pelabuhan perikanan, energi, transportasi dan teknologi.
Karena itu, kebijakan perikanan harus bergeser dari pendekatan sektoral menuju pendekatan rantai nilai.
Target pemerintah bukan sekadar “berapa ton ikan yang ditangkap”, tetapi juga:
berapa nilai tambah yang tercipta di Maluku Utara, berapa tenaga kerja yang terserap, dan berapa pendapatan masyarakat yang meningkat.
Kebijakan kedua: hilirisasi perikanan berbasis kawasan
Maluku Utara tidak boleh terus menjual hasil perikanan dalam bentuk bahan mentah.
Pemerintah perlu menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki keunggulan perikanan tertentu untuk dikembangkan menjadi sentra pengolahan hasil laut.
Produk perikanan dapat dikembangkan menjadi fillet ikan, ikan beku, ikan asap, abon ikan, ikan kaleng, tepung ikan, minyak ikan dan berbagai produk pangan lainnya.
Kebijakan kawasan akan membuat investasi lebih efisien karena infrastruktur, cold storage, listrik, air, transportasi dan fasilitas pengolahan dapat dibangun secara terintegrasi.
Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya mendatangkan investor besar, tetapi juga menciptakan ruang bagi koperasi dan UMKM untuk masuk ke dalam rantai nilai.
Kebijakan ketiga: insentif investasi yang berbasis penciptaan lapangan kerja
Pemerintah daerah perlu mengubah cara memberikan insentif investasi.
Investasi tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan besarnya modal yang masuk.
Investasi harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Karena itu, insentif dapat diarahkan kepada perusahaan yang:
- Menyerap tenaga kerja lokal;
- Menggunakan bahan baku dari nelayan Maluku Utara;
- Melibatkan UMKM lokal;
- Melakukan pengolahan di dalam daerah;
- Melakukan transfer teknologi;
- Menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dengan model ini, pemerintah tidak sekadar mengejar investasi, tetapi mengejar investasi berkualitas.
Kebijakan keempat: menjadikan nelayan sebagai pelaku ekonomi, bukan penerima bantuan
Program bantuan kepada nelayan memang penting, tetapi bantuan tidak boleh menjadi satu-satunya kebijakan.
Nelayan harus didorong menjadi pelaku ekonomi yang memiliki akses terhadap pasar dan pembiayaan.
Pemerintah dapat memperkuat koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, akses kredit, asuransi, teknologi informasi dan kemitraan dengan industri pengolahan.
Koperasi dapat berperan dalam pengadaan input, pengumpulan hasil tangkapan, penyimpanan dingin dan pemasaran.
Dengan demikian, posisi tawar nelayan terhadap pedagang dan industri dapat diperkuat.
Kebijakan kelima: memperkuat cold chain dan konektivitas antarpulau
Salah satu persoalan terbesar ekonomi perikanan adalah sifat ikan yang mudah rusak.
Karena itu, cold chain harus dipandang sebagai infrastruktur ekonomi strategis.
Pemerintah perlu mengembangkan sistem rantai dingin mulai dari lokasi pendaratan ikan hingga pusat pengolahan dan pasar.
Bagi Maluku Utara, kebijakan ini harus dikombinasikan dengan peningkatan konektivitas antarpulau.
Transportasi laut yang efisien akan menentukan apakah ikan dari pulau-pulau produksi dapat sampai ke pasar dalam kondisi baik dan dengan biaya yang kompetitif.
Jika biaya logistik terlalu tinggi, daya saing produk perikanan Maluku Utara akan tetap lemah.
Kebijakan keenam: investasi pada manusia
Ekonomi biru tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang memiliki keterampilan.
Karena itu, pemerintah harus menghubungkan BLK, SMK, politeknik, perguruan tinggi dan industri perikanan.
Kurikulum harus diarahkan pada kebutuhan nyata industri: pengolahan ikan, keamanan pangan, teknologi pendinginan, pengemasan, quality control, pemasaran digital, manajemen usaha dan kewirausahaan.
Perguruan tinggi juga harus menjadi pusat inovasi ekonomi biru.
Penelitian tentang perikanan harus diarahkan pada persoalan nyata masyarakat: bagaimana meningkatkan produktivitas nelayan, mengurangi kehilangan hasil tangkapan, mengembangkan produk olahan, memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah.
Kebijakan ketujuh: ekonomi biru harus masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah
Ekonomi biru tidak boleh hanya menjadi program satu dinas.
Jika ingin menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, ekonomi biru harus masuk dalam RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan penganggaran daerah.
Dinas perikanan tidak bisa bekerja sendiri.
Diperlukan koordinasi dengan dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, pariwisata, pendidikan, tenaga kerja, perhubungan, investasi, lingkungan hidup dan Bappeda.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi biru menjadi kebijakan lintas sektor.
Kebijakan kedelapan: ukur keberhasilan dengan indikator ekonomi, bukan hanya produksi
Pemerintah perlu mengubah indikator keberhasilan.
Keberhasilan ekonomi biru jangan hanya diukur dari peningkatan produksi ikan.
Indikatornya harus mencakup: nilai tambah sektor perikanan, jumlah tenaga kerja yang terserap, pendapatan nelayan, jumlah UMKM yang masuk rantai nilai, investasi pengolahan, nilai ekspor, penurunan kehilangan hasil tangkapan, serta kondisi ekosistem laut.
Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ekonomi biru benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan.
Jangan ulangi kesalahan pembangunan ekonomi ekstraktif
Maluku Utara memiliki pengalaman bahwa kekayaan sumber daya alam dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.
Namun pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, pengembangan ekonomi biru harus sejak awal dirancang berbeda.
Jangan hanya mengejar eksploitasi sumber daya laut.
Yang harus dibangun adalah nilai tambah lokal.
Jangan hanya mengejar produksi.
Yang harus diciptakan adalah pekerjaan dan pendapatan masyarakat.
Jangan hanya mendatangkan investasi.
Yang harus dipastikan adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai.
Dan jangan hanya mengejar pertumbuhan.
Yang harus dijaga adalah keberlanjutan sumber daya laut.
Saatnya laut menjadi agenda utama pembangunan
Maluku Utara tidak kekurangan sumber daya alam.
Persoalannya adalah bagaimana pemerintah memilih strategi yang mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi kesejahteraan.
Karena itu, kebijakan ekonomi biru harus diarahkan pada empat tujuan utama: meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan.
Jika kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, sektor perikanan tidak lagi diposisikan sebagai sektor tradisional yang hanya menopang kehidupan nelayan.
Perikanan dapat menjadi sektor strategis pembangunan ekonomi daerah.
Laut Maluku Utara harus dipandang bukan sebagai ruang kosong di antara pulau-pulau, tetapi sebagai aset ekonomi dan modal pembangunan.
Karena itu, sudah saatnya kebijakan pembangunan Maluku Utara tidak hanya bertanya:
“Berapa banyak sumber daya alam yang dapat kita eksploitasi?”
Tetapi juga:
“Berapa banyak nilai tambah yang dapat kita ciptakan, berapa banyak masyarakat yang dapat kita sejahterakan, dan bagaimana kita memastikan sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi berikutnya?”
Itulah esensi ekonomi biru: Menjadikan laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, tanpa menghabiskan laut sebagai sumber kehidupan.
