DBH Haltim Tertunggak Rp47 Miliar, Penyaluran 2026 Belum Jelas
HALTIM, POSTTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, belum menerima realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tahun anggaran 2026. Sementara itu, penyaluran DBH Mineral dan Batubara (Minerba) dari pemerintah pusat juga belum memiliki kepastian.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim, H. Joko Loleno Ridwan, mengatakan dana DBH yang masuk ke kas daerah sepanjang 2026 sebesar Rp946 juta lebih bukan merupakan hak tahun berjalan, melainkan pembayaran cicilan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk DBH Provinsi di tahun 2026 tidak ada realisasi sama sekali. Dana yang baru direalisasikan sebesar Rp946 juta lebih merupakan pembayaran atas utang tahun-tahun lalu. Jadi, secara praktis tahun ini tidak ada penerimaan DBH Provinsi,” kata Joko kepada wartawan di Gedung DPRD Haltim, Selasa, 10 November 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan keuangan daerah, total piutang DBH Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemkab Haltim yang belum dibayarkan telah mencapai lebih dari Rp47 miliar.
Persoalan tersebut semakin diperberat dengan belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara mengenai penetapan besaran DBH untuk Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2026.
Menurut Joko, kewenangan penentuan waktu penyaluran berada pada pemerintah provinsi. Meski demikian, kewajiban pembayaran tunggakan tersebut harus tetap dipenuhi karena telah tercatat sebagai piutang daerah.
“Soal kewenangan kapan disalurkan, itu ada pada pemerintah provinsi. Tetapi kalau bicara kewajiban, pemerintah provinsi harus membayar. Namanya utang wajib dibayar, dan karena ini merupakan piutang daerah, maka wajib untuk terus kita tagih,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Haltim juga belum memperoleh kepastian mengenai jadwal penyaluran DBH Minerba dari pemerintah pusat.
Joko menjelaskan, ketidakpastian tersebut berkaitan dengan perubahan sistem dan kebijakan penyaluran. Kondisi itu membuat pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan dana tersebut akan direalisasikan.
“Untuk DBH Minerba, kita belum bisa memastikan penyalurannya karena pada tahun lalu sistemnya menggunakan format PDF dan kebijakannya berubah. Maka dari itu, penyaluran dari pusat belum kita ketahui kapan akan direalisasikan,” ujarnya.
Belum jelasnya penyaluran kedua sumber DBH tersebut membuat pemerintah daerah masih harus menunggu kepastian pembayaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.(Red)