DPRD Haltim Beri Catatan Kritis untuk Progres Pekerjaan Diknas 2026

HALTIM, POSTTIMUR.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, menyoroti rendahnya progres realisasi fisik sejumlah pekerjaan di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2026 yang belum mencapai 70 persen. Realisasi keuangan dinas tersebut juga tercatat belum menyentuh 30 persen.

Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Haltim, Dirwan Din, dalam rapat evaluasi realisasi anggaran bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (10/11/2026), di ruang rapat Komisi I DPRD Haltim.

Dirwan mengatakan, dari delapan OPD yang dijadwalkan mengikuti rapat evaluasi pada hari kedua, satu OPD tidak hadir karena mengikuti uji kompetensi (ukom). Sementara itu, Dinas Pendidikan menjadi perhatian khusus Komisi I karena capaian realisasi fisik dan keuangannya dinilai masih rendah.

“Dari delapan OPD yang dijadwalkan, satu tidak hadir karena ada ukom. Catatan kritis kami hanya pada Dinas Pendidikan. Ada beberapa pekerjaan fisik yang realisasinya belum mencapai 70 persen, sementara realisasi keuangan juga belum mencapai 30 persen,” kata Dirwan kepada wartawan.

Menurut dia, Komisi I telah meminta Dinas Pendidikan segera mengambil langkah percepatan dengan mendesak pihak ketiga atau kontraktor menyelesaikan pekerjaan fisik sesuai sisa waktu yang tersedia. Namun, percepatan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan.

Komisi I juga meminta proses realisasi keuangan dipercepat mengingat batas penutupan buku anggaran ditetapkan pada 15 Desember 2026.

“Kami sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan agar mendesak pihak ketiga mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik tanpa mengabaikan kualitas. Realisasi keuangannya juga harus dipercepat karena 15 Desember sudah tutup buku,” ujarnya.

Selain mengevaluasi pekerjaan tahun anggaran 2026, Komisi I turut menyoroti anggaran luncuran tahun 2025 senilai sekitar Rp80 juta yang hingga kini belum direalisasikan.

Dirwan menyatakan, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Haltim agar sisa anggaran itu segera ditindaklanjuti.

“Masih ada anggaran luncuran tahun 2025 sekitar Rp80 juta yang dibawa ke 2026, tetapi belum direalisasikan. Kami dari Komisi I akan menyampaikan kepada pemerintah daerah agar segera diselesaikan,” tutupnya.(Red)